Jokowi dan BPK Bahas Temuan Laporan Keuangan Tiga Institusi

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Muchamad Nafi

Kamis 4/10/2018, 18.35 WIB

Atas temuan ini, Jokowi akan membereskan laporan keuangan yang mendapat stempel Tidak Menyatakan Pendapat alias disclaimer.

Jokowi BPK
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo saat menerima para pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menerima rombongan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/10). Mereka menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018, laporan sama yang sebelumnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Kepala BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, bersama Jokowi, membahas beberapa temuan audit lembaganya. Satu di antaranya mengenai laporan keuangan Kementerian Pertahanan. Selain itu ada pula laporan keuangan Badan Keamanan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

(Baca juga: BPK Temukan Tak Efektifnya Logistik Bulog Senilai Rp 5 Miliar)

Menurut Moermahadi, laporan keuangan KKP dan Bakamla mendapat stempel Tidak Menyatakan Pendapat alias disclaimer. Atas temuan ini, Jokowi akan membereskan laporan dua institusi tersebut. “Presiden bilang memang itu yang harus dibenahi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengusulkan penganggaran Kemenhan hingga satuan kerja. Misalnya, terkait Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TNI Angkatan Darat paling tidak masuk hingga tingkat Komando Resort Militer, sedangkan untuk Angkatan Laut hingga tingkat armada. Alasannya, ada perbedaan sistem antara Kementerian Pertahanan dan TNI.

Dalam keterangan BPK, auditor tinggi negara tersebut menyerahkan laporan penyelamatan keuangan negara senilai Rp 4,1 triliun. Jumlah itu berasal dari penyerahan aset ke kas negara atau daerah senilai Rp 697 miliar, koreksi subsidi Rp 2,8 triliun, hingga koreksi pengembalian biaya operasi di industri minyak dan gas atau cost recovery sebesar Rp 561,6 miliar.

(Baca pula: BPK Temukan Tiga Pelanggaran Chevron yang Bisa Rugikan Negara)

BPK juga telah memeriksa perhitungan subsidi energi untuk tahun 2017. Hasil temuannya yakni pemerintah masih kurang membayar subsidi untuk tiga perusahaan yang selama ini menyalurkan subsidi energi dengan total Rp 6,241 triliun. Namun ketika dikonfirmasi, Moermahadi mengaku tidak membahasnya dengan Presiden. “Kami tidak membicarakan utang subsidi,” ujar dia.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha