Pembangunan Waduk Kedung Ombo Mewariskan Kemiskinan Menahun
Kendati telah selesai dibangun sejak 30 tahun lalu, pada era Presiden Soeharto, proyek Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah hingga kini masih menyisakan masalah. Proyek di atas tanah seluas 59.340 hektare tersebut tercatat masih mewariskan kemiskinan bagi para korban terdampaknya.
Hasil riset Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bersama Katadata mencatatkan 98 persen korban terdampak pembangunan Waduk Kedung Ombo hingga saat ini tidak memiliki tabungan. Di dunia digital saat ini, separuh lebih dari jumlah itu tidak memiliki telepon seluler. Bahkan, hampir semuanya, sebanyak 98 persen dari mereka, tidak memiliki televisi.
Dari sisi pendidikan, 83 persen kepala keluarga korban terdampak hanya lulusan Sekolah Dasar. Berkorelasi dengan itu, 91 persen penduduk itu tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dalam hal tempat tinggal, seperuh lebih menilai rumah keluarganya tidak layak huni.
Sementara itu, 76 persen mengatakan tidak lagi memiliki lahan pertanian. Padahal, hampir 87 persen warga di sana dulunya bekerja sebagai petani. “Sampai 30 tahun setelah pembangunan di Waduk Kedung Ombo, mereka warga terdampak, kehidupannya tidak jauh lebih baik, bahkan lebih memprihatinkan,” kata Head of Research Katadata Padjar Iswara di Jakarta, Jumat (10/5).
Lebih lanjut, warga yang lahannya terkena dampak dan tergusur alias resettled ke daerah sekitar Waduk Kedung Ombo mengaku aset tanah, lahan pertanian, dan perkebunannya kian berkurang. Kepemilikan tanah mereka berkurang dari 78 persen menjadi 54 persen. Lahan pertanian mereka menurun dari 74 persen menjadi 30 persen. Sementara kepemilikan lahan perkebunan menurun dari 38 persen menjadi 14 persen.
Di belahan wilayah lainnya, warga transmigran akibat proyek Waduk Kedung Ombo mengeluhkan fasilitas umum yang mereka dapatkan tidak sesuai harapan. Padjar memaparkan 71 persen dari mereka kecewa tidak adanya fasilitas kesehatan pemerintah. Apalagi, biaya kesehatan dinilai tidak terjangkau. Begitu pula dengan fasilitas pendidikan yang tidak lengkap, tidak bermutu, dan biaya pendidikan tinggi.
Lebih dari 90 persen warga transmigran menilai kekurangan di kondisi jalan atau infrastruktur, lampu penerangan jalan, sarana transportasi, dan pasar. “Setelah pindah, fasilitas umum warga transmigran tidak lebih baik dibandingkan sebelumnya,” kata Padjar.
Sementara itu, Chief Content Officer Katadata Heri Susanto menuturkan penyebab kemiskinan terstruktural dari para korban pembangunan Waduk Kedung Ombo hingga saat ini salah satunya karena hilang atau berkurangnya lahan pertanian. Ketiadaan lahan pertanian membuat mereka kehilangan mata pencaharian sebagai petani.
Meski ada alternatif pekerjaan sebagai nelayan tambak, pemerintah dianggap minim memberikan penyuluhan dan pelatihan. Pemerintah pun dinilai tidak memberikan dukungan dana. Padahal, nelayan tambak memerlukan modal besar untuk membangun keramba maupun merawat perahu. “Peralatan juga mahal, tapi tidak ada dukungan modal dari pemerintah,” kata Heri.
