Sektor Industri Minta Jaminan Ketersediaan B20

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

Jum'at 5/10/2018, 10.01 WIB

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sudah tak memiliki keluhan terkait implementasi B20.

biodiesel
Arief Kamaludin | Katadata

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan sektor industri meminta jaminan ketersediaan pasokan biodiesel berbahan bakar minyak solar dengan campuran minyak kelapa sawit 20% (B20).  Selain itu, dia juga memastikan urusan logistik dan penyaluran B20 tak ada hambatan.

“Kalau industri pengguna yang terpenting bahan bakarnya tersedia,” katanya semalam usai rapat evaluasi implementasi B20 di Kantor  Kementerian Perekonomian, Kamis (4/10). 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Perluasan mandatori B20 dari sektor Public Service Obligation yang sekarang juga mencakup non-PSO sudah berlaku per 1 September lalu.

(Baca : Enam Badan Usaha Diduga Melanggar Implementasi B20)

Dalam  program mandatori B20,  sektor PSO yang ditargetkan menggunakan campuran bahan bakar nabati ini yakni sektor transportasi dan pembangkit listrik. Sedangkan untuk sektor non-PSO, sektor yang diwajibkan menggunakan adalah kereta api dan industri pertambangan. Namun,pemerintah masih memberi pengecualian penggunaan B20 bagi Freeport, beberapa pembangkit listrik PLN, serta alutsista.

Airlangga menyebut pihaknya sudah mendengar laporan implementasi B20 dari perusahaan bahan bakar minyak, perusahaan bahan bakar nabati, skema operasional, serta sistem logistik.

“Untuk transportasi, sudah tidak ada keluhan dari (ATPM) Agen Tunggal Pemegang Merek,” ujarnya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan kendala dalam rantai pasok masih ada, namun perkembangannya makin membaik. 

(Baca: Belitan Masalah di Implementasi Program Biodiesel 20%)

Pemerintah terus melakukan evaluasi dengan pelaku usaha yang  berfokus pada skema operasional logistik pada praktik di lapangan. “Masih banyak ketersediaan kapal yang tidak seimbang di setiap wilayah,” kata Rida.

Contohnya,  pada suatu daerah dimana tingkat kebutuhan kapalnya untuk kegiatan penyaluran hanya 500 unit, namun ketersediaannya mencapai 3.000 kapal. Sementara di daerah lain masih kesulitan memperoleh armada kapal, padahal jumlah volume angkutannya besar. 

Rida pun meminta badan usaha bahan bakar minyak dan badan usaha bahan bakar nabati untuk memperbaiki manajemen rantai pasok. “Misalnya dengan mempersiapkan floating storage (gudang cadangan di tengah laut) atau fasilitas lainnya,” ujarnya.

Reporter: Michael Reily