Lembaga Manajemen Aset Negara akan Ganti Dana Pembebasan Lahan Rp 40 T

Penulis: Ihya Ulum Aldin

Editor: Hari Widowati

Senin 8/10/2018, 06.30 WIB

LMAN juga akan membayar biaya dana (cost of fund) kepada BUJT dengan nilai Rp 43,14 miliar pada tahap pertama.

Tol Salatiga-Kartasura
Kementerian PUPR
Pembangunan jalan tol Salatiga-Kartasura

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan membayarkan dana pembebasan lahan pengadaan jalan tol senilai Rp 40,24 triliun. Kesepakatan ini telah ditandatangani LMAN dan BPJT dalam nota kesepahaman dengan 31 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, pembayaran dana pembebasan lahan terdiri atas 28 adendum untuk alokasi pembayaran pada 2017 dengan nilai Rp 23,15 triliun. Selain itu, ada 36 nota kesepakatan pembayaran untuk pembebasan lahan 2018 dengan nilai Rp 17,08 triliun.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Nota kesepakatan ini merupakan wujud dari sinergi antarinstitusi dalam menjalankan amanat percepatan pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional," kata Rahayu dalam sambutannya di Hotel Borobudur, Jakarta, akhir pekan lalu.

LMAN juga akan membayar biaya dana (cost of fund) kepada BUJT dengan nilai Rp 43,14 miliar pada tahap pertama. Selanjutnya, lembaga tersebut akan membayar biaya dana tahap kedua sebesar Rp 234,93 miliar.

Pada 2016, total dana yang dikeluarkan oleh BUJT untuk pembebasan lahan sebesar Rp 15,37 triliun. Namun, dari dana pembebasan lahan itu yang ditagihkan ke LMAN baru sebesar Rp 13,38 triliun dan sudah dibayarkan oleh LMAN senilai Rp 13,14 triliun.

Tahun 2017, BUJT menalangi pembayaran pembebasan lahan senilai Rp 10,8 triliun sedangkan dana yang ditagihkan ke LMAN sebesar Rp 24,6 triliun. LMAN sudah membayarkan tagihan tersebut senilai Rp 10,45 triliun.

Secara garis besar, nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) yang dilakukan mencakup ruang lingkup, mekanisme kerja, tugas, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan pembayaran. Adapun adendum MoU menyepakati perubahan alokasi anggaran untuk masing-masing proyek jalan tol yang sebelumnya diperuntukkan bagi proyek jalan tol dengan alokasi dana tahun anggaran 2017.

(Baca: BPJT Klaim Jalan Tol Tak Termasuk Program yang Dihentikan Pemerintah)

Mekanisme Dana Talangan

Pembayaran pembebasan lahan untuk infrastruktur proyek strategis nasional melalui mekanisme dana talangan dilaksanakan terlebih dahulu oleh BUJT. Peran BUJT sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan berbagai kegiatan lainnya.

LMAN akan membayar dana talangan tersebut kepada BUJT setelah memastikan seluruh proses dan dokumen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses pembayaran dana talangan memenuhi prinsip tata kelola yang baik.

Wakil Menteri Keungan Mardiasmo mengatakan, dengan nota kesepakatan ini, pemerintah mengingatkan BUJT untuk menalangi terlebih dahulu dana pembebasan lahan demi kelancaran pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, ada kewajiban pemerintah untuk segera membayar pengembalian dana tersebut.

Menurutnya, perlu koordinasi yang kuat serta sinergi dan kolaborasi antara LMAN dan lembaga-Iembaga terkait dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur agar penyediaan infrastruktur tidak keluar dari substansi yang disepakati. "Namun, tetap objektif dari aspek peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan peraturan lainnya yang terkait," kata Mardiasmo.

(Baca: Kementerian PUPR akan Cek Pembebasan Lahan Tol Padang-Pekanbaru)

Reporter: Ihya Ulum Aldin