Lembaga Manajemen Aset Negara akan Ganti Dana Pembebasan Lahan Rp 40 T
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan membayarkan dana pembebasan lahan pengadaan jalan tol senilai Rp 40,24 triliun. Kesepakatan ini telah ditandatangani LMAN dan BPJT dalam nota kesepahaman dengan 31 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, pembayaran dana pembebasan lahan terdiri atas 28 adendum untuk alokasi pembayaran pada 2017 dengan nilai Rp 23,15 triliun. Selain itu, ada 36 nota kesepakatan pembayaran untuk pembebasan lahan 2018 dengan nilai Rp 17,08 triliun.
"Nota kesepakatan ini merupakan wujud dari sinergi antarinstitusi dalam menjalankan amanat percepatan pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional," kata Rahayu dalam sambutannya di Hotel Borobudur, Jakarta, akhir pekan lalu.
LMAN juga akan membayar biaya dana (cost of fund) kepada BUJT dengan nilai Rp 43,14 miliar pada tahap pertama. Selanjutnya, lembaga tersebut akan membayar biaya dana tahap kedua sebesar Rp 234,93 miliar.
Pada 2016, total dana yang dikeluarkan oleh BUJT untuk pembebasan lahan sebesar Rp 15,37 triliun. Namun, dari dana pembebasan lahan itu yang ditagihkan ke LMAN baru sebesar Rp 13,38 triliun dan sudah dibayarkan oleh LMAN senilai Rp 13,14 triliun.
Tahun 2017, BUJT menalangi pembayaran pembebasan lahan senilai Rp 10,8 triliun sedangkan dana yang ditagihkan ke LMAN sebesar Rp 24,6 triliun. LMAN sudah membayarkan tagihan tersebut senilai Rp 10,45 triliun.
Secara garis besar, nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) yang dilakukan mencakup ruang lingkup, mekanisme kerja, tugas, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan pembayaran. Adapun adendum MoU menyepakati perubahan alokasi anggaran untuk masing-masing proyek jalan tol yang sebelumnya diperuntukkan bagi proyek jalan tol dengan alokasi dana tahun anggaran 2017.
