BNI Lirik Blockchain untuk Pendataan Bantuan Sosial

Penulis: Ihya Ulum Aldin

Editor: Pingit Aria

Rabu 10/10/2018, 10.30 WIB

Tak ada aturan khusus, perbankan hanya perlu melaporkan rencana bisnisnya terkait blockchain ke OJK.

BNI
Arief Kamaludin|KATADATA

PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk melirik teknologi blockchain untuk digunakan dalam pendataan bantuan sosial. Hanya, proses adopsi teknologi ini masih harus melalui kajian panjang.

AVP Testing, IT Solution & Security Divison Bank BNI Indra Gunawan mengatakan, penggunaan blockchain akan membuat proses pendataan bantuan sosial lebih efisien. Sebab, program ini melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah maupun bank penyalur lainnya.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Nanti, ketika menggunakan blockchain, data akan bisa dikendalian masing-masing bank penyalur bantuan sosial. Lalu, semua bank bisa turut serta menyalurkan karena sekarang yang bisa baru empat bank," katanya dalam diskusi yang digelar oleh Kadin di Jakarta, Selasa (9/10).

Saat ini, BNI tegah mengumpulkan informasi mengenai pihak ketiga yang bisa digandeng untuk bekerjasama dalam penerapan blockchain. Salah satunya, perusahaan asal Jepang bernama Ripple.

(Baca juga: Pencurian Bitcoin dari Sistem Blockchain Diklaim Butuh Rp 70 Triliun)

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum mendapatkan satu pun laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang memuat penggunaan blockchain. Hanya, Analis Senior Deputi Komisioner Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Robert Akyuwen mengakui telah mendengar informasi soal kajian penggunaan blockchain oleh BNI.

Robert menyatakan, implementasi teknologi blockchain tidak oleh industri keuangan tidak memerlukan regulasi khusus. Sebab, blockchain tidak bersentuhan langsung dengan nasabah.

Menurutnya, blockchain berbeda dengan instrumen jasa kredit seperti peer to peer lending yang bersentuhan langsung dengan nasabah. Teknologi blockchain digunakan hanya sebagai alat bantu untuk meningkatkan kinerja internal perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

"Jadi, kami malah mendorong bank menggunakan blockchain. Nantinya, (pihak bank) hanya perlu pelaporan ke OJK untuk masuk dalam rencana bisnis bank," kata Robert.

(Baca juga: Bekraf Bakal Manfaatkan Blockchain untuk Project Portamento)

Perbankan wajib melaporkan penggunaan blockchain, sebab OJK perlu memastikan layanan nasabah tidak terganggu. Sementara, soal layanan industri perbankan kepada nasabahnya, sudah diatur dalam Peraturan OJK.

Hanya, Robert mengatakan, perbankan tetap dilarang melakukan investasi sendiri untuk mengembangkan blockchain karena inti bisnis perbankan bukan pada pengadaan teknologi. Maka, untuk pengadaan blockchain, perbankan harus menggunakan skema pembagian pendapatan non-bunga atau fee based income sharing dengan pihak ketiga.