Sektor Keuangan Perlu Waspadai Tekanan Ekonomi Global

Penulis: Hari Widowati

Rabu 10/10/2018, 21.57 WIB

OJK terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan BI untuk menghadapi tekanan ekonomi global.

OJK
Donang Wahyu|KATADATA
OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sektor jasa keuangan perlu bersiap diri menghadapi tekanan ekonomi global karena peningkatan suku bunga global berpeluang diikuti kenaikan suku bunga domestik. OJK terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia untuk menyiapkan berbagai kebijakan yang bisa menjadi tameng untuk menghadapi tekanan ekonomi global.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, perbankan dan perusahaan pembiayaan perlu mengerahkan usaha ekstra untuk melakukan efisiensi. Upaya-upaya ini akan mengurangi dampak kenaikan suku bunga pinjaman yang sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

“Tentu saja kita tidak tinggal diam dengan situasi ini. Pemerintah, BI, dan OJK telah menerbitkan bauran kebijakan jangka pendek dan menengah serta terus memantau perkembangan ekonomi yang terjadi,” kata Wimboh dalam Seminar Navigating Indonesia’s Economy in The Global Uncertainties di Bali, Rabu (10/10).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi impor, misalnya dengan menerapkan kewajiban (mandatory) biodiesel B20, kenaikan pajak penghasilan (PPh) impor, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan ekspansi Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor pariwisata. Sementara itu, BI mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain meningkatkan suku bunga acuan BI menjadi 5,75%, menyediakan instrumen hedging berupa forex swap dengan biaya yang kompetitif, dan domestik Non-Deliverable Forwards (NDF).

OJK juga mengeluarkan berbagai insentif kepada perbankan untuk pembiayaan kepada industri yang berorientasi ekspor dan industri barang substitusi impor, serta industri pariwisata. Dalam peraturan tersebut, OJK juga merevitalisasi peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan fasilitas pembiayaan pasar modal
untuk "10 Bali Baru".

OJK juga mempromosikan pendalaman pasar keuangan dengan meningkatkan sisi suplai untuk mengimbangi sisi permintaan, serta infrastruktur yang mendukung. Dengan strategi nasional pendalaman pasar keuangan yang disiapkan OJK bersama pemerintah dan BI, pasar keuangan dalam negeri diharapkan tumbuh kuat dan ketergantungan terhadap aliran modal asing berkurang.

(Baca: Tiga Syarat Indonesia Lolos dari Efek Negatif Normalisasi Moneter AS)

Industri Keuangan Solid

Wimboh mengatakan, kondisi industri jasa keuangan saat ini sangat solid, didukung data permodalan yang kuat, likuiditas yang baik, dan tingkat risiko yang terkendali. Rasio kecukupan modal perbankan hingga akhir Agustus 2018 terjaga di level 23%. Kondisi permodalan perusahaan-perusahaan asuransi juga berada di atas ketentuan minimum.

"Likuiditas perbankan dalam kondisi yang cukup, excess reserve perbankan mencapai sekitar Rp 518 triliun," ujar Wimboh. Besarnya likuiditas ini menjadi bantalan yang cukup bagi sektor jasa keuangan untuk bertahan menghadapi tekanan.

Intermediasi sektor jasa keuangan juga menunjukkan tren yang meningkat. Pertumbuhan kredit perbankan tercatat sebesar 12,12% yoy per Agustus 2018 dengan non-performing loan (NPL) 2,74%. Pertumbuhan piutang perusahaan pembiayaan pun cukup baik sebesar 5,82% dengan rasio non-performing financing (NPF) sebesar
3,11%.

"Kami terus memonitor dan mengevaluasi perkembangan risiko kredit, baik perbankan maupun perusahaan pembiayaan, untuk mencegah terjadinya krisis di sektor jasa keuangan," katanya. Wimboh menambahkan, penggalangan dana di pasar modal juga tumbuh positif mencapai Rp 130 triliun sejak awal tahun ini meskipun imbal hasil obligasi rupiah dalam tren naik. Upaya penggalangan dana dari pasar modal akan berlanjut dengan rencana penerbitan surat utang senilai Rp 20 triliun yang belum direalisasikan.

(Baca: Paket Kebijakan OJK, Obat Kuat Pendorong Perekonomian)