Setop Rekrut, Pemerintah Timbang Kenaikan Gaji Honorer

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Yuliawati

Rabu 10/10/2018, 08.08 WIB

Kenaikan gaji tenaga honorer diupayakan sesuai dengan upah minimum.

Aksi Perawat Honorer
ANTARA FOTO/Akbar Tado
Sejumlah perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sulbar melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi dan kantor Gubernur, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (16/3/2017).

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan pemerintah tak akan merekrut tenaga honorer mulai tahun depan. Bagi tenaga honorer yang gagal seleksi pegawai pemerintah dengan skema terbaru yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sedang dipertimbangkan kenaikan gaji.

"Saya belum bisa jawab pasti karena ada perhitungannya antara Menteri Keuangan dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Tapi mudah-mudahan bisa naik," kata Moeldoko di Jakarta, Selasa (9/10).

Moeldoko mengatakan kenaikan gaji tenaga honorer diupayakan sesuai dengan upah minimum. Sementara, tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK, gajinya akan disesuaikan dengan aparatur sipil negara lainnya.

(Baca juga: Pemerintah Siapkan Skema Rekrut Tenaga Honorer yang Tak Lolos CPNS)

PPPK merupakan skema yang disiapkan setelah pemerintah menyetop rekrutmen tenaga honorer kategori dua (K2). Skema PPPK disiapkan untuk tenaga honorer yang tak lolos seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dari data Kemenpan-RB hingga 2014 lalu ada satu juta tenaga honorer dari total PNS sebanyak 4,3 juta.  Banyaknya jumlah tenaga honorer, menurut Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmadja membuat kinerja pemerintah berat. 

Banyak pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. "Contohnya adalah administrasi umum," kata dia.

(Baca juga: 200 Ribu Orang Pensiun, Pemerintah Akan Buka Lowongan CPNS di 2018)

Skema PPPK merupakan upaya pemerintah mengurangi pegawai berstatus honorer. Setiawan mengatakan meski tak ada perbedaan gaji antara PPPK dengan ASN, namun akan ada perbedaan dalam jaminan pensiun.

Saat ini pemerintah masih mencari jalan keluar skema pensiun. "Dengan skema pensiun baru nanti mereka akan membayar iuran setiap bulan," kata dia.

Dalam rancangan aturan PPPK, kriteria pegawai yang mengikuti seleksi berusia 20 tahun dan maksimum berusia satu tahun sebelum pensiun. "Dosen yang berusia 64 tahun, akan pensiun usia 65, maka dia masih bisa melamar," kata dia.

Reporter: Ameidyo Daud

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha