Tiga Syarat Indonesia Lolos dari Efek Negatif Normalisasi Moneter AS

Penulis: Desy Setyowati

Editor: Martha Ruth Thertina

Rabu 10/10/2018, 16.42 WIB

Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan perlunya perbaikan defisit transaksi berjalan, kebijakan moneter yang antisipatif, dan pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Gubernur Baru BI Perry Warjiyo
Arief Kamaludin|Katadata

Negara-negara berkembang tengah diperhadapkan dengan sederet tantangan global di antaranya normalisasi kebijakan moneter AS melalui kenaikan bertahap bunga acuannya, yaitu Fed Fund Rate. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mencatat, setidaknya ada tiga syarat agar Indonesia lolos dari efek negatif kebijakan normalisasi tersebut.

Pertama, stabilitas ekonomi dan keuangan terjaga. Salah satu indikator ekonomi yang harus dipastikan stabil adalah defisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD). Sebab, selama defisit transaksi berjalan masih menganga dan belum menunjukkan perbaikan, selama itu pula kurs rupiah akan terus tertekan oleh sentimen negatif.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Adapun pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengendalikan impor guna meredam defisit transaksi berjalan. Namun, BI sendiri memprediksi dampaknya baru terasa di tahun depan. "Kami perkirakan CAD sebesar 2,9% (terhadap Produk Domestik Bruto/PDB) pada akhir tahun ini atau masih di bawah tiga persen," ujar Perry di Hotel Conrad, Bali, Rabu (10/10). Tahun depan, defisit transaksi berjalan diproyeksi turun menjadi 2,5% terhadap PDB.

(Baca juga: Ancaman Berkepanjangan dari Defisit Transaksi Berjalan)

Kedua, menerapkan kebijakan moneter yang sifatnya pre-emptive, front loading, dan ahead the curve. Artinya, BI akan mengambil langkah cepat merespons kebijakan negara lain dan dampaknya terhadap Indonesia. "Kami telah memerhitungkan efek spillover dari normalisasi. Kami telah memasukkan ini ke dalam kebijakan suku bunga dan nilai tukar kami," kata dia.

Sejak Mei lalu, BI telah menaikkan bunga acuan BI 7 Days Repo Rate sebanyak lima kali dengan total besaran 1,25% ke level 5,75%. Kenaikan tersebut untuk merespons kenaikan Fed Fund Rate. Perry tak menafikan, kenaikan bunga acuan akan memengaruhi permintaan atau konsumsi masyarakat. Namun, BI berkomitmen menjaga inflasi untuk meminimalisir dampaknya. "Kami perkirakan inflasi 3,4% tahun ini dan 3,6% di 2019," ujarnya.

(Baca juga: IMF Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2018 Tak Capai Target)

Terakhir, memperkuat komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di antaranya konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor. Secara khusus, pelemahan kurs rupiah bisa membuat produk Indonesia lebih kompetitif dibanding yang lain sehingga bisa mendorong ekspor. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berkisar 5,2-5,3% tahun ini.

Reporter: Desy Setyowati