RI & Jepang Perkuat Kerja Sama Pertukaran Mata Uang Bernilai US$ 22 M
Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Jepang (Bank of Japan/BOJ) yang bertindak sebagai agen Kementerian Keuangan Negeri Sakura menandatangani amandemen perjanjian kerja sama Bilateral Swap Arrangement (BSA) pada Minggu (14/10), di Bali. Amandemen ini memungkinkan Indonesia untuk melakukan swap (pertukaran) mata uang rupiah dengan dolar Amerika Serikat (AS) dan/atau yen Jepang, dari yang sebelumnya hanya dolar AS.
Kerja sama swap semacam ini merupakan bagian dari penguatan bantalan cadangan devisa Indonesia. Bantalan semacam ini penting di tengah kondisi ketidakpastian global yang disertai dengan gejolak kurs mata uang. Gejolak kurs membuat cadangan devisa banyak tergerus untuk stabilisasi kurs sepanjang tahun ini. Adapun dalam kerja sama dengan BOJ, fasilitas swap yang tersedia masih sama dengan perjanjian sebelumnya yakni US$ 22,76 miliar.
(Baca juga: Rupiah Kian Lemah, Cadangan Devisa September Menipis Jadi US$ 114,8 M)
“Gubernur BI Perry Warjiyo menilai kerja sama ini akan berkontribusi positif terhadap upaya menjaga stabilitas di pasar keuangan, mendorong penggunaan mata uang lokal kedua negara di Asia dalam jangka menengah, dan selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Jepang,” demikian tertulis dalam rilis resmi BI yang dipublikasikan, Senin (15/10).
Adapun penandatanganan amandemen perjanjian tersebut dilakukan di tengah rangkaian acara pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) – Bank Dunia (World Bank) 2018, di Bali. Di tengah rangkaian acara tersebut, BI juga menandatangai perjanjian yang hampir sama dengan Singapura.
(Baca juga: G20 Rekomendasikan Jaring Pengaman Ekonomi Negara Berkembang)
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan BI bekerja sama dengan bank sentral Singapura terkait swap dan repo senilai US$ 10 miliar. "Kerja sama bilateral swap ini untuk menghadapi (dampak) Game of Thrones yang tidak mudah," kata dia.
“Game of Thrones” yang dimaksud Mirza mengacu pada film yang dijadikan analogi dalam pidato Pesiden Joko Widodo dalam pembuakaan pertemuan IMF-World Bank, di Bali. Film tersebut digunakan untuk menggambarkan soal melemahnya koordinasi dan memanasnya hubungan negara-negara maju yang membuat banyak masalah seperti kenaikan drastis harga minyak dunia hingga kekacauan di pasar keuangan.
