Dulu Sebut Izin Meikarta Rampung, Luhut: Banyak yang Saya Tidak Tahu
Menteri Koordonator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ia tidak mengetahui banyaknya izin yang harus diselesaikan oleh Proyek Meikarta yang saat ini disorot karena kasus dugaan suap. Ia menyerahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus ini.
Seperti diketahui, Luhut hadir untuk meresmikan penutupan atap bangunan (topping off) dua tower apartemen di Meikarta pada Oktober 2017. Pada saat itu, ia mengatakan perizinan untuk pembangunan megaproyek Meikarta sudah tidak ada masalah.
Pada 14-15 Oktober 2018, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi. Bahkan, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan kasus suap tersebut.
"Banyak izin di sana yang saya tidak tahu," kata Luhut menjawab pertanyaan awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/10). Ketika Lippo Group memintanya untuk meresmikan topping off proyek di Meikarta, Lippo Group mengatakan perizinan sudah rampung.
Luhut mengatakan, kehadirannya di proyek properti tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap investasi yang dilakukan perusahaan swasta. "Kalau orang mau investasi, kami harus (bantu) urus," kata dia. Ia menyayangkan kasus suap tersebut dan menilai proses hukum yang menyangkut proyek Meikarta harus tetap berjalan.
