Telkom Bakal Adopsi Kode QR Code untuk Distribusi Beras
PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) merilis platform pengawasan distribusi beras Bulir.id sejak April 2018. Telkom pun berencana mengadopsi teknologi internet of things (IoT) dan kode Quick Response (QR) untuk pengawasan distribusi beras lewat platform ini.
Direktur Digital dan Strategic Portfolio Telkom David Bangun mengatakan, kedua teknologi tersebut tengah dikembangkan untuk bisa diintegrasikan dalam platform Bulir.id. "Tantangannya, tidak semua peretail mau dipersulit begitu. Kecuali kami memberi margin besar ke mereka, baru mau," kata dia saat Focus Group Discussion (FGD) terkait logistik di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (17/10).
IoT adalah konsep yang menghubungkan alat dengan tombol on dan off kepada internet atau sebaliknya. Hal ini termasuk segala alat mulai dari telepon genggam, mesin pembuat kopi, mesin cuci, headphone, lampu, dan alat elektronik lainnya.
(Baca juga: BPS Pakai Big Data Kumpulkan Data Pangan dan Agraria)
Selain itu, Telkom akan mengintegrasikan Bulir.id dengan teknologi analisis data. "Kami mengembangkan manajemen gudang dan peretail. Nanti juga akan ada analisis terkait daerah mana saja yang kekurangan beras, daerah mana yang melakukan kecurangan (fraud)," kata dia.
Adapun Bulir.id merupakan platform untuk mengintegrasikan informasi antar pemangku kepentingan seperti integrasi antar sistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan serta pertukaran data elektronik (EDI) dengan berbagai aplikasi. Terdapat dashboard yang menampilkan informasi terkait gudang BUMN di bidang pangan dan info tentang peretail. Perusahaan Umum (perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) pun menggunakan aplikasi ini.
Dengan begitu, penyusunan Rencana Distribusi Mingguan (RDM) bisa disusun berdasarkan sebaran data penjualan dari pengecer (upstream) dan informasi distribusi beras dari gudang-gudang BUMN di bidang pangan (downstream). Maka, aplikasi ini memungkinkan peretail memperbaharui ketersediaan stok beras yang dimiliki dan melakukan permintaan untuk penambahan stok.
(Baca juga: Birokrasi Masih Jadi Hambatan Investasi di Sektor Pertanian)
