Sri Mulyani Jelaskan Manfaat Kenaikan Utang Rp 1.329 T di Era Jokowi

Rizky Alika
23 Oktober 2018, 20:52
Rupiah
Arief Kamaludin | Katadata
Rupiah KATADATA | Arief Kamaludin

Utang pemerintah bertambah Rp 1.329,9 triliun sepanjang 2015 sampai 2017. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penggunaan utang untuk membiayai proyek ataupun program yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur, penguatan program pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.

"Makanya kalau dilihat kemiskinan turun dan gini ratio semakin mengecil. Wong hasilnya (utang) jelas, kok. Penurunan kemiskinan tidak datang begitu saja, tapi melalui program," kata dia dalam  Konferensi Pers 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10).

Advertisement

Sri Mulyani membenarkan, tambahan utang pemerintah pada periode 2015 sampai 2017 tersebut lebih tinggi dibandingkan pada periode 2012 hingga 2014 yang sebesar Rp 799,8 triliun. Namun, tambahan utang tersebut juga diiring dengan kenaikan biaya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan dana desa.

(Baca juga: Rasio Utang Pemerintah Tembus 30% terhadap PDB, Amankah?)

Pada periode 2015 sampai 2017, pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 904,6 triliun, pendidikan Rp 1.167,1 triliun, kesehatan Rp 249,8 triliun. Sementara itu, perlindungan sosial Rp 299,6 triliun serta DAK fisik dan dana desa (transfer daerah) Rp 315,9 triliun. Adapun transfer daerah masuk dalam kategori belanja produktif lantaran ada mandatori 25% untuk infrastruktur, 20% untuk pendidikan, dan 10% untuk kesehatan.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode 2012 hingga 2014. Ketika itu, pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 456,1 triliun, pendidikan Rp 983,1 triliun, dan kesehatan Rp 146,4 triliun. Sementara, perlindungan sosial sebesar Rp 35,3 triliun, serta DAK fisik dan dana desa sebesar Rp 88,6 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, seiring dana perlindungan sosial yang meningkat delapan kali lipat, angka kemiskinan turun menjadi 9,8% pada Maret 2018. Sebelumnya, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 10,96% pada 2014 kemudian meningkat menjadi 11,13% pada 2015. 

Tingkat ketimpangan yang tercermin dari rasio gini juga turun menjadi 0,389. Sebelumnya, rasio gini sebesar 0,414 pada 2014; 0,402 pada 2015, 0,394 pada 2016; dan 0,391 pada 2017.

Meski belanja pemerintah mengalami peningkatan, Sri Mulyani mengatakan defisit anggaran semakin mengecil. Defisit anggaran pada 2014 tercatat sebesar 2,25%; pada 2015 sebesar 2,59%; pada 2016 sebesar 2,49%; dan 2017 sebesar 2,51%. Pada tahun ini, defisit anggaran diperkirakan sebesar 2,12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement