Data Produksi Beras Tak Akurat Sejak 1997, Jokowi Kini Andalkan BPS
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengandalkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan data pemerintah, dalam penentuan angka produksi beras. Hal ini akan diterapkan seiring keluarnya hasil perhitungan BPS bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antarikssa Nasional (LAPAN) terkait data produksi beras.
"Ya sudah kami pakai itu (data BPS)," kata Jokowi di Tangerang Selatan, Rabu (24/10).
Presiden mengakui data produksi beras sudah terindikasi tak sesuai sejak tahun 1997 silam. Apalagi BPS telah menyampaikan ke dirinya soal masalah ketidaksesuaian data produksi beras sejak tahun lalu. Oleh karenanya, data produksi BPS akan diandalkan sebagai patokan produksi beras ke depan.
"Ini yang mau kami betulkan," ujar Jokowi.
Jokowi juga mengatakan sebelumnya Kementerian dan Lembaga menggunakan data sendiri, namun saat ini data BPS yang menjadi acuan.
(Baca: Hitungan BPS, Produksi Beras 2018 Lebih Rendah 30% dari Data Kementan)
Berdasarkan data penyempurnaan data produksi beras yang dirilis BPS, produksi beras tahun ini diperkirakan hanya mencapai 32,4 juta ton. Angka ini terpaut 30,3% lebih rendah dibandingkan estimasi data Kementerian Pertanian yang menyebut produksi beras mencapai 46,5 juta ton di akhir tahun.
Hasil pemotretan BPS bekerjasama dengan BIG dan Lapan juga menunjukan luas lahan sawah tahun ini hanya 7,1 juta hektare atau turun 650 ribu hektare dari 2013. Dari angka luas tersebut, luas panen yang berhasil direkam adalah 10,9 juta hektare, yang mana itu berarti 54% sawah dapat ditanami dua kali. Dari angka luas lahan dan produktifitas, maka BPS menyebut estimasi produksi beras hanya 32,4 juta ton.
"Sudah dihitung dari dipanen, jadi Gabah Kering Panen ke Gabah Kering Giling. Susut dan hilang juga sudah dihitung," kata Meteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta.
(Baca juga: Pelaku Usaha Perberasan Sebut Data Produksi Kementan Overestimasi)
Darmin menyebut dengan penghitungan tersebut, diketahui pula bahwa ada selisih produksi dan konsumsi 2,8 juta ton. Namun begitu, selisih produksi 2,8 juta ton dinilainya belum masuk dalam kategori aman. Oleh sebab itu, beberapa bulan lalu pemerintah memutuskan mengimpor beras untuk menjaga stok. Terlebih lagi pada Maret, pasokan beras di Bulog hanya 500 ribu ton.
"Kalau tidak impor, tewas kita," kata Darmin. Namun dia enggan menyebut apakah kebijakan impor akan kembali dilakukan oleh pemerintah sebab pihaknya masih menunggu rilis data BPS.
