Lippo Sudah Alihkan 49,9% Saham Meikarta ke Perusahaan Luar Negeri
Grup Lippo ternyata sudah tidak sepenuhnya memiliki dan mengontrol perusahaan pengembang megaproyek Meikarta. Sejak Maret tahun lalu, konglomerasi bisnis tersebut telah mengalihkan 50,01% saham PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta kepada dua pihak: Hasdeen Holdings Ltd dan Masagus Ismail Ning. Hasdeen yang didirikan di British Virgin Islands (BVI) itu masuk melalui anak usahanya PEAK Asia Investment Pte Ltd.
Informasi tersebut tercantum dalam laporan keuangan PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) per 31 Desember 2017. Para pemegang saham MSU, yakni PT Megakreasi Cikarang Permai (MKCP) dan PT Great Jakarta Inti Development (GJID), menyetujui masuknya PEAK sebagai pemegang saham melalui penerbitan saham baru. Persetujuan tersebut mengacu kepada perjanjian 1 Februari 2017.
Perjanjian tersebut lantas ditindaklanjuti dengan perjanjian jual beli bersyarat pada 10 Maret 2017. Dalam perjanjian itu, Hasdeen melalui PEAK akan menyuntik modal sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,2 triliun secara bertahap hingga Desember 2018. Kepemilikan saham PEAK di MSU tidak melebihi 50%.
Melalui perjanjian investasi pada 15 Maret 2017, Lippo Cikarang, MKCP, GJID, dan PEAK menyepakati masuknya Masagus Ismail Ning sebagai pemegang saham baru di MSU dengan membeli 3 saham milik PEAK. Pasca perjanjian tersebut, komposisi kepemilikan MSU menjadi MKCP 49,99%, Peak 49,99%, dan Ismail Ning 0,002% saham. Hingga 31 Desember 2017, Hasdeen melalui PEAK telah menyetor modal sebesar Rp 3,1 triliun ke MSU.
Ismail Ning merupakan putra dari Hasjim Ning, seorang konglomerat pemilik bisnis ekspor impor, biro perjalanan hingga pabrik kosmetik. Hasjim merupakan pemilik PT Bank Perniagaan yang kemudian dijual kepada Mochtar Riady pada 1981.
Pada 1989, PT Bank Perniagaan merger dengan PT Bank Umum Asia dan berubah nama menjadi Lippobank. Seperti ayahnya, Ismail Ning juga memiliki hubungan erat dengan Grup Lippo. Ismail pernah menjabat sebagai petinggi beberapa perusahaan Grup Lippo, antara lain Presiden Direktur PT Internux (Bolt), Komisaris Bank Lippo (1996-2003), dan Komisaris Utama PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD).
Chief Executive Officer Lippo Group James Riady pernah mengakui, perusahaan telah menjual sebagian kepemilikan sahamnya di Meikarta kepada investor asing. "Hampir 50% adalah investor asing," kata James seperti dikutip Bisnis.com, usai penandatanganan kerja sama logistik dan fintech antara Meikarta dengan 9 korporasi global, di Jakarta, 20 Maret lalu.
Menurut James, kepemilikan saham di MSU merupakan kemitraan tetapi Lippo akan mempertahankan kepemilikannya tidak kurang dari 50%. "Dari awal sudah ada (investor yang berminat) tetapi sekarang baru dia ambil. Karena dia ambil maka harus lapor ke OJK," ujarnya.
Megaproyek Meikarta digadang-gadang menjadi kota baru yang akan dibangun dengan investasi sebesar Rp 278 triliun. Dari kebutuhan investasi tersebut, Lippo akan menyiapkan 35% atau sekitar Rp 97,3 triliun dari kasnya.
Sisanya akan dipenuhi oleh pendanaan dari para investor dari Jepang, Korea, hingga Taiwan. Ketika meluncurkan proyek ini pada Mei 2017, James menyebutkan ada 120 perusahaan yang bermitra dengan Lippo dalam megaproyek ini.
Kini, Meikarta menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14-15 Oktober 2018 terkait kasus dugaan suap perizinan proyek tersebut. Dalam operasi itu, KPK menahan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi. KPK juga menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.
(Baca: Terbongkarnya Suap dalam Sengkarut Izin Megaproyek Meikarta)
Kasus ini menimbulkan ketidakpastian terhadap keberlangsungan proyek Meikarta. Konsumen yang sudah membayarkan uang muka kesulitan mendapatkan pengembalian dananya. Sejauh ini, konsumen Meikarta hanya mengetahui bahwa proyek tersebut berada di bawah tanggung jawab MSU selaku entitas perusahaan Lippo Group.
Namun dengan adanya perubahan kepemilikan saham MSU, seharusnya pemegang saham lainnya turut bertanggung jawab atas keberlangsungan megaproyek Meikarta.
