Tak Setuju Harga BBM Dibahas Tertutup, Fraksi Gerinda Tinggalkan Rapat
Rapat kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dangan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR ) tentang pembatalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar menuai perdebatan. Beberapa anggota fraksi komisi VII DPR pecah suara terkait status rapat tersebut.
Rapat tersebut dibuka pukul 14.30 WIB dengan agenda meminta penjelasan Kementerian ESDM terkait penundaan kenaikan harga BBM yang sempat ramai bebarapa waktu lalu. Rapat ini dibuka oleh Wakil Komisi VII DPR Ridwan Hisjam. Rapat awalnya bersifat terbuka untuk umum.
Setelah dibuka, salah satu anggota DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu meminta kepada Ridwan sebagai pimpinan rapat agar tak perlu membahas lagi perihal penundaan kenaikan BBM. "Ayo buat rapat ini menjadi rasional. Jangan bahas Premium," kata Adian di sela rapat kerja anggota DPR Komisi VII dengan Kementerian ESDM, di Jakarta, Rabu (24/10).
Namun pendapat Adian dimentahkan oleh Muhammad Nasir dari Fraksi Demokrat. Ia menilai penting untuk meminta penjelasan Menteri ESDM terkait penundaan kenaikan harga BBM. Apalagi kebijakan itu menjadi perhatian publik. "Jadi urgent untuk dibahas," kata dia.
Tak hanya Nasir, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra Kardaya Warnika mengaku pembahasan penundaan harga BBM tersebut penting. Alasannya karena BBM menguasai hajat hidup orang banyak.
Karena semakin tak jelas, maka Ridwan menskors rapat tersebut selama 10 menit. Tujuannya untuk berdialog dengan fraksi PDIP terkait penolakannya membahas penundaan kenaikan harga BBM.
Setelah 10 menit berlalu, Ridwan kembali membuka rapat. Dalam rapat itu Ridwan memutuskan untuk menutup rapat anyar itu, alias tidak bersifat publik. "Putuskan untuk tertutup," ujar dia.
Sontak putusan Ridwan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Fraksi Gerindra. Dalam hal ini Kardaya sebagai anggota Fraksi Gerindra menyatakan rapat BBM seharusnya tidak bersifat tertutup tujuannya supaya transparan dan terbuka.
