Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Khusus
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Status ini hasil pengembangan penyidikan dari kasus dugaan korupsi perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah tahun 2016.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan Taufik diduga menerima suap terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Kasus berawal setelah pelantikan Bupati Kebumen periode 2016-2021, Muhamad Yahya Fuad.
(Baca juga: Persetujuan Dana Alokasi Khusus Diwarnai Perdebatan di DPR)
Yahya diduga mendekati sejumlah pihak, termasuk Taufik yang membawahi bidang ekonomi dan keuangan. Langkah itu diambil lantaran dia menganggap Taufik mewakil daerah pemilihan Jawa Tengah VII.
Daerah pemilihan tersebut meliputi Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga dari Fraksi PAN. “Saat itu terdapat rencana alokasi DAK sekitar Rp 100 miliar,” kata Basaria di kantornya, Jakarta, Selasa (30/10).
Menurut Basaria, fee untuk pengurusan anggaran DAK diperkirakan 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kebumen. Yahya menyanggupi fee tersebut dan kemudian meminta 7 persen pada rekanan di Kebumen.
Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kebumen pun mendapatkan alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar. DAK itu rencananya untuk pembangunan jalan dan jembatan.
Sebagian alokasi anggaran untuk proyek ini juga dipegang oleh PT Putra Ramadhan yang sebelumnya dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai korporasi. PT Tradha diduga perusahaan milik Yahya yang meminjam sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.
(Baca: KPK Tetapkan Korporasi sebagai Tersangka Kasus TPPU)
Selanjutnya, pertemuan dan penyerahan uang kemungkinan dilakukan bertahap di sejumlah Hotel di Semarang dan Yogyakarta. Basaria mengatakan, suap diberikan melalui penggunaan kamar hotel dengan connecting door.
