Kementerian ESDM Perpanjang Izin Tambang Freeport Hingga November
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara untuk PT Freeport Indonesia. IUPK ini sudah habis masa berlakunya sejak 31 Oktober 2018.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan perpanjangan itu diberikan kurang lebih satu bulan. Pertimbangannya adalah belum rampungnya proses divestasi saham.
Dengan pemberian perpanjangan IUPK Sementara itu, harapannya, proses negosiasi divestasi bisa segera selesai. "IUPK sudah diperpanjang sampai 30 November. Sampai menunggu divestasi selesai," kata Agung Pribadi, di Jakarta, Kamis (1/10).
Sementara itu, negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia sampai saat ini masih terganjal isu lingkungan. “Kalau isu lingkungan tidak selesai tidak ada pencairan dana. Payment tidak jadi,” kata Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin, dalam Rapat Dengan Pendapat DPR, Rabu (17/10).
Freeport mendapatkan IUPK sejak Februari 2017 lalu dan sudah diperpanjang hingga tujuh kali. Freeport harus memiliki IUPK agar bisa mengekspor konsentrat tembaga. Sejak Januari 2017, pemerintah melarang pemegang Kontrak Karya (KK) untuk ekspor konsentrat. Hanya pemegang IUPK yang membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) yang diizinkan ekspor konsentrat hingga 2022.
Meski memiliki IUPK, Freeport belum melepas status KK. Freeport akan mengubah KK menjadi IUPK permanen jika ada kepastian investasi seperti KK. Untuk itulah, mereka negosiasi dengan pemerintah, salah satunya mengenai divestasi.
