Hoaks Jadi Tantangan dalam Penentuan Kebijakan
Salah satu hal yang menjadi tantangan besar pembuat kebijakan dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia adalah banyaknya hoaks yang beredar di masyarakat. Hal ini juga membuat otoritas harus bekerja lebih keras dalam menentukan dan mengambil kebijakan.
"Dewasa ini reaksi pelaku ekonomi menjadi sulit diprediksi karena asumsi ceteris paribus (jika faktor lain tidak berubah) itu dengan mudah bisa berubah akibat masuk nya data dan informasi baru yang dapat mengubah selera, preferensi bagi sisi permintaan dan persepsi dan kepercayaan diri bagi sisi investor khususnya," papar Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah dalam LPS Research Fair 2018 beberapa waktu lalu.
Halim menjelaskan bagi pembuat kebijakan ini berarti unit yang menangani komunikasi publik perlu mendalami fenomena ini lebih teliti lagi. Diskusi dengan para pembuat opini dan pelaku pasar saja tampaknya belum cukup.
"Upaya mempengaruhi persepsi publik dan pelaku ekonomi menjadi harus lebih intense, direct, dan terukur karena dewasa ini unit kehumasan tidak lagi sekedar menjelaskan tetapi juga harus mampu memerangi hoaks dan memenangkan perang tersebut dengan efektif jika kebijakan ekonomi kita ingin kredibel," ujarnya.
Kemunculan hoaks di masyarakat ini menurutnya disebabkan oleh berkembangnya teknologi informasi. Sehingga informasi bisa diproduksi dan didistribusikan oleh siapa saja.
Hal ini bertolak belakang dengan kondisi komunikasi dulu, di mana arus informasi dan data hanya dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi dan bersifat searah. Serta pemahaman masyarakat tas cara kerja berbagai lembaga ekonomi dan sosial tersebut belum tinggi.
"Dewasa ini, kita berhadapan dengan situasi yang amat bertolak belakang, kita semakin hidup dalam alam yang semakin terdesentralisasi, informasi tidak lagi eksklusif dimiliki otoritas atau lembaga resmi tetapi data dan informasi dibuat, diolah dan disebarkan masyarakat luas melalui alat-alat komunikasi mobile. Contoh WA group," ujar Halim.
Untuk itu, salah satu hal yang perlu dilakukan oleh para pengambil kebijakan adalah dengan memperkuat riset, sehingga proses pengambilan kebijakan didasarkan pada data dan hasil penelitian, tidak hanya asumsi. Hal tersebut juga yang mendorong LPS terus menguatkan sisi riset dalam sektor ekonomi dan keuangan.
