Pengangguran Desa Naik, Pemda Dikritik Habiskan APBD Buat Operasional
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di pedesaan mengalami kenaikan. Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menilai kenaikan terjadi lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlalu banyak diarahkan untuk urusan operasional, di antaranya gaji aparatur Pemerintah Daerah (Pemda).
"Teman-teman gubernur, bupati, sudah saya kritik 80-90% dananya untuk dana rutin. Gaji mereka, transportasi kunjungan ke luar, operasional gedung-gedung mereka. Bukan dipakai untuk produktif," kata Didik di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (6/11).
Ia pun menyebut naiknya tingkat pengangguran di pedesaan menunjukkan bahwa penyerahan kewenangan anggaran dari pemerintah pusat kepada Pemda belum bisa meningkatkan kemajuan daerah. (Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Arahkan APBD untuk Program Padat Karya)
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat TPT pedesaan sebesar 4,04% per Agustus tahun ini, lebih tinggi dibandingkan Februari tahun ini 3,72%, maupun Agustus tahun lalu 4,01%. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, kenaikan tersebut lantaran adanya pengurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Jumlah petani karet tercatat berkurang 1,3 juta orang.
Selain menyoroti alokasi APBD, Didik juga mengkritik penggunaan dana desa yang terfokus untuk pembangunan infrastruktur. Menurut dia, hal itu tidak cukup untuk membangun ekonomi desa. Lebih jauh, ia mengingatkan agar dana desa tidak hanya terfokus untuk sektor pertanian. "Ya di desa kan bukan hanya petani saja, memang salah satu penyebab (pengangguran naik) pertanian,” kata dia.
Adapun pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp 60 triliun pada tahun lalu dan tahun ini, dan meningkat menjadi Rp 70 triliun tahun depan. Mulai tahun ini, Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa dana desa difokuskan untuk proyek padat karya sehingga bermanfaat bagi masyarakat desa. (Baca juga: 900 Kepala Desa Ditangkap, Jokowi Minta Dana Desa Diawasi Ketat)
Dengan fokus tersebut, dana desa semestinya bukan hanya digelontorkan untuk membeli bahan bangunan untuk infrastruktur desa, tapi membayar upah masyarakat desa yang diberdayakan untuk pembangunan. Namun, upaya ini tampaknya belum cukup untuk mengoptimalkan ketenagakerjaan di desa. (Baca juga: Jumlah Pengangguran Naik Jadi 7 Juta Orang, Porsi Lulusan SMK Tinggi)
