Hingga Oktober, Cost Recovery Migas Sudah 97% dari Target APBN
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat capaian biaya penggantian biaya operasional (cost recovery) selama 10 bulan terakhir sudah 97% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Kondisi ini dipengaruhi lapangan yang sudah tua.
Mengacu data SKK Migas, Januari sampai Oktober 2018, capaian cost recovery sudah US$ 9,7 miliar atau setara Rp 141 triliun. Sementara target cost recovery di APBN tahun ini sebesar US$ 10,1 miliar. Adapun, proyeksi sampai akhir tahun ini cost recovery akan melewati target yakni US$ 11,7 miliar.
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan cost recovery tinggi karena banyak lapangan tua yang membutuhkan upaya untuk menjaga produksi. Jadi, biaya pemeliharaan (maintanance) untuk operasional produksi tinggi.
Di sisi lain, menurut Amien, cost recovery yang tinggi tak ada kaitannya dengan penurunan produksi siap jual (lifting) yang terjadi saat ini. Sebagai contoh, tren lifting migas dan cost recovery Blok NSO sejak tahun 1999 hingga 2034.
Tahun 1994, lifting migas NSO mencapai 30 juta boepd. Saat itu, cost recovery-nya sekitar US$ 200 juta. Kemudian di tahun 2008, lifting Blok NSO mencapai 35 juta boepd dan cost recovery-nya hanya US$ 50 juta. Namun, tahun ini lifting NSO di bawah 5 juta boepd, sedangkan cost recovery-nya hampir mencapai US$ 150 juta.
Penurunan produksi di lapangan migas yang ada di Indonesia juga tidak terpengaruh terhadap siapapun presiden yang mempimpin. Zaman Presiden B.J. Habibie produksi migas rata-rata masih tinggi, seperti Blok NSO. Sementara di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mulai turun secara alamiah karena karakteristik lapangan migas.
Jadi, kalau lapangan tua biasanya lifting turun, dan biayanya naik. “Naik turunnya cost recovery tidak ada hubungan dengan zaman Megawati, SBY, dan Habibie," kata Amien.
