Mendikbud Lihat Lulusan SMK Banyak Menganggur karena Masalah Industri

Penulis: Rizky Alika

Editor: Martha Ruth Thertina

Kamis 8/11/2018, 20.00 WIB

"Kendala utama antara jumlah SMK dengan jumlah industri sangat jomplang,” kata Mendikbud Muhadjir.

Kejuruan
ANTARA FOTO/Moch Asim
Sejumlah siswa mengerjakan soal pelajaran produktif teknik audio video (TAV) saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) susulan di SMK Negeri 2 Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/4).

Tingkat pengangguran pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tercatat paling tinggi di antara lulusan dari jenjang pendidikan lainnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memaparkan penyebabnya dari mulai daya serap industri yang tidak seimbang dengan jumlah lulusan SMK, hingga guru yang tidak menguasai bidang ajarannya.

"Kendala utama antara jumlah SMK dengan jumlah industri sangat jomplang. Di Jerman, industri dunia usaha tinggi sementara SMK kurang sehingga mereka (lulusan SMK) masuk ke dunia industri sangat gampang," kata Muhadjir dalam diskusi dengan media di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Kamis (8/11).

Ia memaparkan jumlah SMK swasta di Indonesia mencapai 10.500 sekolah, sedangkan SMK negeri mencapai 3.500 sekolah. Adapun lulusan SMK negeri lebih banyak dibandingkan lulusan SMK swasta lantaran banyak SMK swasta memiliki jumlah murid yang sedikit.

(Baca juga: Jumlah Pengangguran Naik Jadi 7 Juta Orang, Porsi Lulusan SMK Tinggi)

Menurut dia, pelaku usaha juga enggan menerima murid SMK sebagai pekerja magang karena menganggap murid SMK merepotkan. Padahal, pemagangan tersebut berguna sebagai proses belajar untuk persiapan memasuki dunia kerja.

Merespons kondisi tersebut, ia menjelaskan pemerintah tengah mempertimbangkan adanya insentif untuk dunia usaha agar semangat dalam menerima pelajar magang dari SMK. Insentif tersebut dapat berupa restitusi pajak atau fasilitas lainnya.

Di samping itu, pemerintah telah mengembangkan kurikulum teaching factory lewat kemitraan antara dunia usaha dengan sekolah. Dalam kurikulum tersebut, pelajar SMK akan melakukan kegiatan produksi sesuai standar dari mitra industrinya. Adapun teaching factory dapat berkembang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Di Jawa Timur, telah terdapat 20 dari 200 SMK yang disetujui menjadi BLUD. "Jadi mereka punya duit sendiri untuk mengembangkan dirinya karena sudah bisa produksi," ujarnya.

(Baca juga: Jokowi Benahi Pendidikan Vokasi Untuk Kurangi Pengangguran Lulusan SMK)

Adapun keterbatasan guru juga jadi masalah unuk pengembangan lulusan SMK. Muhadjir menjelaskan, jumlah guru bidang yang dibutuhkan mencapai 91 ribu orang. Namun, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) tidak mencetak calon guru sesuai bidang, seperti pertanian, kelautan, atau industri kreatif. Guru yang dicetak dari LPTK hanya mengusasi ilmu murni.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah tengah membuat program keahlian ganda, yaitu guru-guru yang memiliki keahlian murni dikirim ke perusahaan untuk peningkatan keahlian. "Kami ada kajian bagus, guru fisika yang masuk otomotif ternyata lebih bagus dibanding yang (dari ilmu) murni," katanya.

Adapun beragam upaya peningkatan kualitas SMK telah tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Upaya yang dimaksud di antaranya pembuatan peta jalan pengembangan SMK, pengembangan dan penyelarasan kurikulum.

Selain itu, inovasi pemenuhan dan peningkatan profesioalitas guru dan tenaga pendidik, kerja sama sekolah dengan dunia usaha dan industri maupun perguruan tinggi, peningkatan akses sertifikasi lulusan dan akreditasi SMK, serta pembentukan kelompok kerja pengembangan SMK.

Ia optimistis lewat pelaksanaan Inpres tersebut, lulusan SMK lebih berdaya saing ke depan. “Saya yakin lulusan 2-3 tahun ke depan telah berada dalam posisi yang tepat," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) paling tinggi terjadi di kalangan angkatan kerja berpendidikan menengah. TPT pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu 11,24%, melonjak dibandingkan Februari tahun ini yang sebesar 8,92%, namun turun dibandingkan Agustus tahun lalu 11,41%.

Selanjutnya, TPT pada lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) 7,95%, lebih tinggi dibandingkan Februari tahun ini 7,19%, namun turun dibandingkan Agustus tahun lalu yang mencapai 8,29%.

Di sisi lain, TPT lebih kecil tercatat terjadi di kalangan lulusan diploma dan universitas. TPT pada lulusan Diploma I/II/III tercatat sebesar 6,02%, turun dibandingkan Februari lalu 7,92%, maupun Agustus tahun lalu yang sebesar 6,88%. Lalu, TPT untuk lulusan universitas tercatat sebesar 5,89%, turun dibandingkan Februari tahun ini 6,31%, namun lebih tinggi dibandingkan Agustus tahun lalu 5,18%.

Sementara itu, TPT paling kecil terjadi atas angkatan kerja yang berpendidikan rendah. TPT pada lulusan Sekolah Menegah Pertama (SMP) tercatat 4,8%, lebih rendah dibandingkan Februari tahun ini 5,18%, maupun Agustus tahun lalu 5,54%. Begitu juga TPT pada lulusan Sekolah Dasar (SD) tercatat 2,43%m lebih rendah dibandingkan Februari tahun ini 2,67%, dan Agutus tahun lalu 2,62%.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha