Prabowo-Sandiaga Janji Pos Menteri Ekonomi dan Hukum Diisi Teknokrat
Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjanjikan bakal memilih para menteri di jajaran kabinetnya dengan latar belakang teknokrat. Tujuannya agar pembangunan ekonomi dan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih baik.
Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said menilai tokoh berlatar teknokrat ini lebih mengerti berbagai permasalahan di bidang ekonomi dan hukum. Alhasil, mereka mampu memecahkan berbagai persoalan dan mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia.
"Kembalikan pengurusan ekonomi kepada teknokrat, yang sekarang ini, semakin hari semakin tak terlihat," kata Sudirman di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (12/11).
(Baca juga: Deretan Program Prabowo-Sandi untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 7-8%)
Sudirman menuding selama ini pengelolaan ekonomi dan hukum di Indonesia kerap bermasalah lantaran banyak menteri yang sangat politis. Mereka, lanjut Sudirman, tidak memahami persoalan di sektor yang tengah dijabatnya.
Alhasil, para menteri di Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini banyak berfokus pada agenda-agenda politik jangka pendek. Mereka pun mengabaikan kepentingan jangka panjang dari proses pengelolaan birokrasi di bidang ekonomi dan hukum.
"Energi, fiskal, UMKM, pertanian, industri, perdagangan itu makin kehilangan jiwa teknokrasinya," kata Sudirman.
Sudirman menyebut para menteri berlatar teknokrat di kabinet Prabowo-Sandiaga nantinya dapat dipilih dari partai politik. Sebab, banyak politisi yang memiliki latar teknokrat mumpuni di berbagai partai politik.
(Baca juga: Kerap Kalah di Survei, Timses Prabowo-Sandiaga Kerja Lebih Keras)
Hanya saja, orang yang dipilih sebagai menteri oleh Prabowo-Sandiaga lebih menonjolkan aspek teknokrasi ketimbang aset-aset politiknya. "Sehingga setiap kebijakan itu dua sisi, satu jangka pendek, tapi yang sifatnya jangka panjang harus lebih diperhatikan," kata dia.
Tak hanya itu, Prabowo-Sandiaga berjanji membangun budaya kepemimpinan dan keorganisasian yang mengutamakan integritas dan kompetensi. Dengan demikian, pergantian menteri bakal dilakukan secara hati-hati.
Sudirman lantas mengkritisi maraknya bongkar pasang menteri selama pemerintahan Jokowi-JK. Dia mencatat ada 10 posisi menteri di bidang ekonomi yang dalam empat tahun terakhir diduduki bergantian oleh 27 orang.
Sudirman menuding bongkar pasang menteri dalam pemerintahan Jokowi-JK selama ini tidak didasari oleh evaluasi kinerja, namun aspek politis. Menurutnya, kondisi perekonomian di Indonesia tak akan bisa stabil jika para menteri terlalu sering dibongkar pasang.
"Ini menyebabkan pelaku usaha akan berpikir ulang untuk terus lanjutkan investasi," kata dia.
(Baca juga: Prabowo Klaim 99% Rakyat Hidup Pas-Pasan, Jokowi: Angkanya dari Mana?)
Menanggapi hal ini, Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Juliari Batubara menilai boleh saja jika Prabowo-Sandiaga menjanjikan para menteri berlatar teknokrat. Kendati, Juliari mengingatkan bahwa menteri merupakan jabatan politis, bukan karir.
Karenanya, dia menilai penunjukkan menteri merupakan hak istimewa dari Jokowi sebagai Presiden. "Pak Jokowi di pemerintahan yang kedua akan menunjuk orang kompeten dan kredibel di bidangnya," kata dia.
