Genderuwo–Tampang Boyolali, Perang Diksi Capres Berebut Hati Publik
Penggunaan diksi-diksi agresif menjelang pemilihan presiden tahun depan (Pilpres 2019) kerap bermunculan. Calon presiden petahana Joko Widodo misalnya, selama hampir dua bulan kampanye ini sudah mengeluarkan pernyataan terkait politisi sontoloyo dan politik genderuwo.
Politisi sontoloyo terlontar dari mulut Jokowi ketika pembagian sertifikat tanah kepada warga di Jakarta Selatan, Selasa (22/10). Jokowi menyebut politisi sontoloyo kerap memengaruhi masyarakat dengan isu-isu yang tak jelas. (Baca juga: Tampang Boyolali Menyeret Prabowo ke Bawaslu)
Ucapan soal politik genderuwo muncul ketika dia mengunjungi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/11). Jokowi menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan politisi yang menggunakan gaya menakut-nakuti masyarakat.
Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi pun turut melontarkan diksi agresif dalam kampanye 2019. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu menyindir orang-orang yang tidak mengakui keberhasilan era pemerintahan Jokowi saat ini sebagai buta-budek.
Di kubu seberang, tak kalah menyerang. Prabowo Subianto sempat melontarkan diksi agresif tketika meresmikan Posko Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno Kabupaten Boyolali, Selasa (30/10). Ketika itu, Prabowo memberi perumpamaan tampang Boyolali bagi masyarakat yang belum sejahtera dan belum pernah masuk hotel-hotel mahal.
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto menilai penggunaan diksi-diksi agresif memiliki intensi spesifik dari masing-masing pihak dalam Pilpres 2019. Diksi sontoloyo dan genderuwo yang dilontarkan Jokowi atau buta-budek oleh Ma'ruf sebagai pertahanan diri dari berbagai kritik yang dilontarkan oposisi.
Hal berbeda terjadi pada Prabowo. Menurut Gun Gun, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD itu menggunakan diksi agresif sebagai upaya menyerang berbagai kelemahan Jokowi. Tampang Boyolali, kata Gun Gun, sebenarnya dimaksudkan untuk mengkritik ketimpangan sosial. “Jokowi pertahanan diri, Prabowo menyerang sebagai oposisi,” kata Gun Gun di Populi Center, Jakarta, Kamis (15/11).
Hal senada disampaikan pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk. Diksi-diksi agresif ini dinilai sebagai upaya melegitimasi pribadi dan mendelegitimasi pihak lawan. (Baca juga: Tak Seperti PKS, Tim Kampanye Jokowi Klaim Tak Pakai Kampanye Negatif).
Harapannya, bisa menarik perhatian publik sehingga membentuk persepsi mereka terhadap masing-masing kandidat. “Retorik diciptakan untuk menarik perhatian supaya mata publik tertuju ke dia. Kalau tidak bikin retorik, tak ada publikasi,” kata Hamdi.
Upaya tersebut, dia melanjutkan, baru efektif meneguhkan keyakinan pemilih yang sejak lama terafiliasi dengan mereka. Sebab, pemilih terafiliasi akan ikut membela masing-masing kandidat yang telah didukungnya dengan pertarungan diksi-diksi agresif tersebut.
Sebaliknya, hal itu tak mampu menggalang dukungan dari masyarakat yang belum menentukan atau masih dapat berubah pilihannya alias undecided dan swing voters. Menurut Gun Gun, kedua kelompok ini tidak terlalu peduli dengan berbagai narasi dengan diksi-diksi agresif tersebut.
(Baca pula: Polemik “Make Indonesia Great Again” Prabowo di Mata Kedua Kubu).
Untuk bisa menarik undecided dan swing voters, Gun Gun menilai para kandidat seharusnya mulai mengkampanyekan hal-hal yang lebih substantif. Dia memisalkan, Jokowi dan Prabowo dapat menawarkan perbedaan-perbedaan dalam program ekonomi maupun kebijakan luar negeri.
Keduanya pun dapat pula mendorong kelebihan dari pola pengentasan masalah kemiskinan saat ini. “Kalau tidak ada tawaran yang lebih menarik dari bulan ketiga sampai bulan ketujuh, menurut saya tidak akan melahirkan daya dorong pada swing voters tadi,” kata Gun Gun.
