Inalum Respons Penolakan Papua soal Skema Kepemilikan Saham Freeport
PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) siap mencari solusi terbaik bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk mengelola saham divestasi PT Freeport Indonesia. Kesiapan ini menanggapi penolakan Gubernur Papua Lukas Enembe terhadap skema kepemilikan saham daerah di perusahaan tambang emas dan tembaga tersebut melalui struktur perusahaan patungan yang dibentuk Inalum.
"Kami paham yang disampaikan Pak Gubernur. Kita akan duduk bersama lagi untuk menjelaskan kembali dan mencari jalan keluar yang terbaik," kata Head of Corporate Communication Inalum Rendi Achmad Witular kepada Katadata.co.id, Jumat (23/11).
Sebelumnya, pada Kamis (22/11), Gubernur Lukas Enembe bertemu dan mengadakan rapat dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Inalum di Timika, Papua. Gubernur didampingi Bupati Mimika, Eltinus Omaleng; Ketua DPRD Papua, Yunus Wonda; dan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerwa. Ada juga Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
Usai pertemuan, Lukas secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap skema kepemilikan saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui perusahaan patungan yang diusulkan oleh Inalum.
Perusahaan patungan yang dimaksud adalah PT Indocopper Investama. Dalam skema yang diusulkan Inalum, BUMD yang dibentuk Pemprov Papua dan Pemda Mimika akan memiliki 40% saham Indocopper. Sedangkan Inalum mengempit 60% saham di perusahaan tersebut. Selanjutnya, Indocopper memiliki 25% saham Freeport.
Jadi, artinya, BUMD Papua memiliki secara tidak langsung 10% saham Freeport melalui Indocopper. Sedangkan Inalum, selain melalui Incopper, memiliki secara langsung 26,2% saham Frreport.
Namun, menurut Lukas, skema tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan. “Perusahan Indocopper itu sebelumnya dimiliki Aburizal Bakrie yang kemudian dibeli oleh Freeport Indonesia. Jika Inalum menyodorkan proposal itu, maka sudah tak sesuai kesepakatan sebelumnya,” katanya, seperti dikutip dari situs resmi Pemerintah Papua.
Lukas tidak menyebutkan rujukan kesepakatan sebelumnya. Berdasarkan penelusuran Katadata.co.id, pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan menandatangani perjanjian dengan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika serta Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin perihal pengambilan saham divestasi Freeport Indonesia pada 12 Januari 2018.
