Sempat Menolak, Gubernur Papua Akhirnya Sepakati Skema Saham Freeport

Image title
26 November 2018, 21:40
Freeport
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan tak ada lagi masalah antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan Pemerintah Provinsi Papua dalam penetapan skema saham PT Indocopper Investama. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan tercapai kesepakatan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Menurut Fajar, keputusan tersebut diambil setelah Lukas memenuhi undangan Rini. “Sudah aman semua. Pak Gubernur sudah berbicara dengan Bu Menteri,” kata Fajar mengenai komposisi divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen ini di Jakarta, Senin (26/11).

Advertisement

(Baca: Ditolak Pemprov Papua, Inalum Cari Solusi Mengelola Saham Freeport).

Melalui perusahaan patungan atau joint vanture PT Indocopper, Inalum akan memiliki saham 60 persen sedangkan Pemprov Papua dan Pemerintah Daerah Mimika memegang 40 persen. Dengan penguasaan Indocopper 25 persen atas Freeport, secara tidak langsung Pemprov Papua memiliki 10 persen saham tambang emas terbesar di Indonesia ini.

Menurut Fajar, hal ini agar Pemerintah Daerah tidak membayar pajak akusisi yang terlalu besar. Selain itu, untuk menghindari penjualan saham divestasi ke pihak swasta, sesuatu yang menimpa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Dalam kasus Newmont, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat merasa tertipu lantaran 24 persen saham milik PT Multi Daerah Bersaing (MDB), perusahaan patungan Pemprov Nusa Tenggara Barat, Pemkab Sumbawa, dan Sumbawa Barat dengan anak usaha PT Bumi Resource Minerals, Multicapital, digadaikan ke Credit Suisse Singapura. MDB menggadaikannya untuk memperoleh utang. Akibat tindakan tersebut, daerah belum bisa mencicipi dividen dari karena digunakan untuk membayar utang.

Untuk itulah, kata Fajar, dengan skema saham Indocopper ini diharapkan komitmen pemerintah Papua terjaga agar tidak menggadaikan sahamnya kepada pihak swasta. “Kami tidak ingin kasus serupa Newmont terjadi lagi. Tidak boleh ada pihak asing, makanya ada Inalum di PTII,” ujar dia. Strategi ini juga cara efisiensi agar pemerintah daerah tidak harus menyediakan dana besar.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement