Pelonggaran Investasi Asing Dinilai Bisa Turunkan Elektabilitas Jokowi
Pemerintah diminta meninjau kembali atau membatalkan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk 54 bidang usaha. Kebijakan ini dinilai berpotensi menurunkan elektabilitas Presiden Joko Widodo jika kebijakan ini tetap diterbitkan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/11). "Ini men-downgrade elektabilitas Presiden yang sedang mencalonkan kembali pada Pilpres 2019," kata Bambang.
Kebijakan relaksasi DNI dapat menggerus elektabilitas Jokowi karena dapat merugikan dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan yang menjadi salah satu poin dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 ini sudah menuai banyak protes dari para pengusaha. "Saya juga banyak mendapat keluhan dari masyarakat," kata Bambang.
Oleh karena itu, Bambang menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan relaksasi DNI ini. Ia juga meminta agar menteri-menteri teknis di bidang ekonomi dapat memperbaiki koordinasi dalam membahas Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Para menteri diminta untuk tak silang pendapat lantas mengumumkannya ke publik. Pasalnya, hal tersebut dapat menimbulkan simpang-siur informasi di antara masyarakat.
(Baca: Pemerintah Pastikan Keluarkan UMKM dari Revisi DNI)
Pemerintah saat ini telah mengeluarkan lima bidang usaha dari daftar bidang usaha yang diusulkan untuk direlaksasi dari DNI. Lima usaha itu dikembalikan untuk dicadangkan bagi UMKM. Alhasil, semua pelaku bisnis yang ingin berusaha di lima bidang usaha tersebut harus tetap mengurus perizinan.
