Lintasarta Dorong Daerah Berkolaborasi Bangun Smart City
JAKARTA—Setiap daerah di Indonesia bisa mengembangkan smart city meski memiliki Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terbatas. Pendapatan tersebut disampaikan Presiden Direktur Lintasarta Arya Damar saat menjadi pembicara pada malam penghargaan Indeks Kelola bagi pemerintah daerah yang digelar Katadata di Jakarta Theater XXI, Rabu 28 November.
Lintasarta sebagai perusahaan penyedia komunikasi data, internet dan Information Technology (IT) Services, kata dia, sudah banyak mendampingi daerah membangun smart city. Temuan fakta di lapangan menunjukkan setiap daerah melakukan pengadaan secara sendiri-sendiri sehingga biayanya menjadi mahal. Padahal, antardaerah bisa berkolaraborasi sehingga biayanya menjadi lebih murah
Smart city merupakan wilayah kota/kabupaten yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Tujuannya untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Integrasi teknologi dalam tata kelola kota dimungkinkan berkat keberadaan internet of things, yaitu jaringan perangkat elektronik yang saling terhubung dan mampu mengirim data atau pun melakukan tindak lanjut dengan campur tangan manusia yang minimal.
Menurut Arya, alokasi anggaran teknologi informasi di daerah hanya sebagian kecil dari 20 persen anggaran untuk belanja barang jasa, sehingga sulit untuk membiayai smart city. Namun, kenyataannya banyak kabupaten dan kota membangun sistem e-government atau citizen reporting tapi semuanya membeli sendiri. “Padahal sekarang ada cloud dan internet bisa dipakai bersama-sama dan jauh lebih murah,” ujarnya.
Permasalahan di daerah semakin banyak dan beragam sehingga kebutuhan membangun teknologi informasi dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan tak bisa dihindarkan. Itu sebabnya semakin banyak kota dan kabupaten membangun smart city sebagai solusi. Dengan menerapkan konsep smart city, para pemimpin daerah, kata Arya, bisa memanfatkan basis IT untuk mengambil keputusan. Dengan IT dan data yang terintegrasi, daerah bisa mengetahui dengan tepat jumlah sekolah rusak, jumlah warga yang sakit, dan lain-lain. Data pendidikan, kesehatan, dan lain-lain jika sudah teintegrasi akan memudahkan pengambilan keputusan, termasuk keputusan pengelolaan serta penentuan alokasi anggaran.
