Lintasarta Dorong Daerah Berkolaborasi Bangun Smart City

Penulis: Tim Publikasi

Editor: Tim Publikasi Katadata

Jum'at 30/11/2018, 13.15 WIB

Setiap daerah di Indonesia bisa mengembangkan smart city meski memiliki Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terbatas.

Direktur lintas arta
Katadata

JAKARTA—Setiap daerah di Indonesia bisa mengembangkan smart city meski memiliki Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terbatas. Pendapatan tersebut disampaikan Presiden Direktur Lintasarta Arya Damar saat  menjadi pembicara pada malam penghargaan Indeks Kelola bagi pemerintah daerah yang digelar Katadata di Jakarta Theater XXI, Rabu 28 November.

Lintasarta sebagai perusahaan penyedia komunikasi data, internet dan Information Technology (IT) Services, kata dia, sudah banyak mendampingi daerah membangun smart city. Temuan fakta di lapangan menunjukkan setiap daerah melakukan pengadaan secara sendiri-sendiri sehingga biayanya menjadi mahal. Padahal, antardaerah bisa berkolaraborasi sehingga biayanya menjadi lebih murah

Smart city merupakan wilayah kota/kabupaten yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Tujuannya untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Integrasi teknologi dalam tata kelola kota dimungkinkan berkat keberadaan internet of things, yaitu jaringan perangkat elektronik yang saling terhubung dan mampu mengirim data atau pun melakukan tindak lanjut dengan campur tangan manusia yang minimal.

Menurut Arya, alokasi anggaran teknologi informasi di daerah hanya sebagian kecil dari 20 persen anggaran untuk belanja barang jasa, sehingga sulit untuk membiayai smart city. Namun, kenyataannya banyak kabupaten dan kota membangun sistem  e-government  atau citizen reporting tapi semuanya membeli sendiri.  “Padahal sekarang ada cloud dan internet bisa dipakai bersama-sama dan jauh lebih murah,” ujarnya.

Permasalahan di daerah semakin banyak dan beragam sehingga kebutuhan membangun teknologi informasi dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan tak bisa dihindarkan. Itu sebabnya semakin banyak kota dan kabupaten membangun smart city sebagai solusi. Dengan menerapkan konsep smart city, para pemimpin daerah, kata Arya, bisa memanfatkan basis IT untuk mengambil keputusan. Dengan IT dan data yang terintegrasi, daerah bisa mengetahui dengan tepat jumlah sekolah rusak, jumlah warga yang sakit, dan lain-lain. Data pendidikan, kesehatan, dan lain-lain jika sudah teintegrasi akan memudahkan pengambilan keputusan,  termasuk keputusan pengelolaan serta penentuan alokasi anggaran. 

Arya menyebut beberapa langkah penting bagi daerah yang ingin membangun smart city. Selain kolaborasi antardaerah untuk menghemat biaya, daerah bisa mengoptimalkan talenta atau sumber daya manusia lokal.  Daerah bisa menggandeng talenta dari kampus-kampus untuk membuat aplikasi dan mewujudkan smart city. Sekaligus ini akan mendorong lahirnya entrepreneur. “Lintasarta sudah membuktikannya dengan berkerja sama dengan ITS, ITB, UGM,” kata Arya. Kerja sama yang disebut Arya adalah program Innovative Academy Accelerate, program inkubasi dan akselerasi untuk mengembangkan usaha startup bisnis.

Langkah berikutnya yang harus ditempuh daerah dalam mengembangkan smart city adalah melibatkan masyarakat dalam penggunaan IT. Sebab, pada dasarnya IT memudahkan masyarakat berhubungan dengan pemimpin daerahnya. Sementara bagi penyelenggara pemerintahan, IT merupakan elemen penting pengelolaan data.

 

Arya menekankan perlunya masterplan dalam pogram pengembangan smart city untuk memastikan langka-langkah yang akan dilakukan. Kadang-kadang yang dibangun infrastruktur dulu. Padahal paling penting masterplan,” kata Arya. Masterplan akan menjamin program akan tetap berkelanjutan meski ada pergantian bupati atau wali kota.

Lintasarta sejauh ini telah membantu sejumlah daerah seperti Kota Batu, Langkat Sumatera Utara, Badung Bali, Pemerinah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan lain-lain, untuk mengembangkan smart city, command centre, smart farmer, hingga aplikasi untuk membantu nelayan.

Hadir dalam acara penganugerahan Indeks Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD (Kelola) antara lain Direktur Jendrak Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syafruddin, Deputi III Kantor Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari, staf pengajar UGM Gumilang Aryo Sahadewo.  Sejumlah Bupati  dan walikota memaparkan inovasi daerahnya dalam pengelolan anggaran pada acara ini. Sebanyak 66 kepala daerah meraih penghargan Indeks Kelola. Penghargaan Indeks Kelola  bertujuan antara lain untuk mendorong pengelolan APBD yang sejalan dengan agenda bangsa dan negara, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.

 

 

 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha