Kementerian BUMN: Utang Perusahaan BUMN Tak Sampai Rp 2.488 Triliun
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelaskan liabilitas atau kewajiban dari 143 perusahaan pelat merah yang jumlahnya mencapai Rp 5.271 triliun per Triwulan III-2018, tidak seluruhnya merupakan utang. Liabilitas BUMN sektor keuangan juga termasuk ke dalam penghitungan liabilitas tersebut yang jumlahnya sebesar Rp3.311 triliun.
Komponen keuangan dari BUMN sektor keuangan yang termasuk sebagai liabilitas yaitu dana pihak ketiga (DPK) pada bank BUMN, serta cadangan premi dan akumulasi iuran pensiun pada BUMN asuransi.
"Simpanan DPK termasuk uang yang ada di rekening nasabah, itu secara accounting memang utang. Tapi itu konsepnya simpanan, tidak dibayarkan," kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro di kantornya, Selasa (4/12).
(Baca: Indonesia Segera Kuasai 51% Saham Freeport, Jokowi: Tinggal Bayar)
Aloy merinci, berdasarkan porsinya, dari total liabilitas sebesar Rp3.311 triliun milik BUMN sektor keuangan, sebesar Rp2.448 triliun atau 74%-nya merupakan komponen DPK, sebesar Rp335 triliun merupakan cadangan premi dan akumulasi iuran pensiun, sedangkan sisanya Rp529 triliun merupakan utang dari pinjaman dan surat berharga.
Jumlah DPK sebesar Rp2.448 triliun tersebut berasal dari empat bank umum milik BUMN. Bank BRI memiliki total liabilitas sebesar Rp1.008 triliun yang terdiri dari DPK sebesar Rp873 triliun dan utang berbunga perusahaan sebesar Rp135 triliun. Bank Mandiri, total liabilitasnya sebesar Rp997 triliun yang terdiri dari DPK sebesar Rp831 triliun dan utang berbunganya sebesar Rp166 triliun.
Lebih lanjut, Bank BNI memiliki total liabilitas sebesar Rp660 triliun terdiri dari DPK senilai Rp549 triliun dan utang berbunga perusahaan sebesar Rp111 triliun. Terakhir Bank BTN memiliki total liabilitas sebesar Rp249 triliun terdiri dari DPK senilai Rp195 triliun dan utang berbunga sebesar Rp54 triliun.
Selain dari perbankan, BUMN sektor keuangan juga terdapat perusahaan asuransi. Dari beberapa perusahaan asuransi, Aloy mengambil contoh PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) yang memiliki total liabilitas senilai Rp222 triliun yang terdiri dari cadangan premi sebesar Rp220 triliun dan sisanya Rp2 triliun merupakan utang berbunga milik Taspen.
Sementara itu dari BUMN sektor non-keuangan jumlah liabilitasnya sebesar Rp1.960 triliun. Dengan rincian, dari sektor listrik dengan sebesar Rp543 triliun, dari sektor migas sebesar Rp522 triliun, dari sektor properti dan konstruksi sebesar Rp317 triliun, dari sektor telekomunikasi sebesar Rp99 triliun, 4% dari sektor transportasi senilai Rp75 triliun, dan 20% sisanya berasal dari sektor lainnya senilai Rp403 triliun.
Namun dari jumlah Rp1.960 triliun tersebut, tidak seluruhnya merupakan utang berbunga. Pasalnya, seperti diungkapkan Aloy, Kementerian BUMN belum menghitung berapa dari jumlah tersebut yang merupakan utang usaha milik BUMN non keuangan. Dengan demikian, posisi utang berbunga BUMN per Triwulan III-2018, totalnya tidak akan lebih dari Rp2.488 triliun, bahkan bisa lebih rendah.
"Jadi (utang berbunga BUMN) dari total liabilitas Rp5.271 triliun, dikurangi DPK Rp2.448 triliun dan dikurangi cadangan premi Rp335 triliun. Harusnya lebih kecil lagi kan," kata Aloy menambahkan.
(Baca juga: Menyalip Pemerintah, Utang Luar Negeri Swasta Capai Rp 2.637 Triliun)
