KPK: Startup Digital Dorong Integritas Publik

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Hari Widowati

Rabu 5/12/2018, 17.31 WIB

Melalui startup digital, pola-pola penyimpangan yang kerap dilakukan dapat dengan mudah terlacak.

digital
Olah foto digital dari 123rf

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai usaha rintisan (startup) berbasis digital perlu didorong lebih banyak di Indonesia. Pasalnya, startup berbasis digital dianggap dapat mendorong integritas publik semakin baik.

Dengan demikian, startup berbasis digital dapat mencegah maraknya tindak pidana korupsi. "Startup-startup itu akan bangun integritas bangsa secara keseluruhan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12).

Saut menuturkan, startup berbasis digital dapat mendorong integritas publik lantaran mengusung pola transparansi yang lebih baik ketimbang usaha konvensional. Melalui startup digital, pola-pola penyimpangan yang kerap dilakukan dapat dengan mudah terlacak.

Hal tersebut, lanjutnya dapat dilihat di Bukalapak maupun Go-Jek. Di Bukalapak, konsumen dapat dengan mudah melaporkan mitra pelapak ketika barang yang mereka beli tidak sesuai.

Bukalapak pun dapat memberikan sanksi kepada mitra pelapak karena sistem telah mencatat transaksi penjualan mereka. "Kalau ada penyimpangan atau merugikan orang lain, dia kan tercatat di situ," kata Saut.

(Baca: Perusahaan Swasta yang Terapkan Manajemen Antisuap Masih Minim)

Sementara, Go-Jek awalnya diinisiasi karena moda ojek awalnya kerap menetapkan tarif secara sepihak. Chief Public Policy and Goverment Relations GO-JEK Shinto Nugroho mengatakan, pihaknya lantas membuat transparansi harga melalui penerapan tarif per kilometer.

Transparansi ini juga muncul melalui sistem digital yang dapat mencatat secara rinci pendapatan para mitra pengendara Go-Jek. Alhasil, mitra pengendara pun dapat mengetahui secara jelas berapa uang yang telah dihasilkannya setiap hari. "Integritas harus ada dari awal. Harus jelas kan," kata Shinto.

Hanya saja, pengembangan startup berbasis digital di Indonesia diakui masih terkendala masalah regulasi. Sebab, beberapa inovasi yang dilakukan melalui startup digital masih belum diatur oleh pemerintah. Padahal, integritas publik tak bisa hanya dibangun oleh startup digital. Perlu ada pula sinergi dengan pemerintah serta masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah pun harus lebih cepat beradaptasi dengan berbagai inovasi yang dilakukan startup digital. "Harus kita sadari kita terlambat. Jadi harus mengejar mereka," kata Saut.

(Baca: Bappenas: Korupsi di Sektor Swasta Ganggu Perekonomian Indonesia)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha