Respons Usulan KPK, Kemenkeu Kaji Skema Gaji Kepala Daerah

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Hari Widowati

Rabu 5/12/2018, 17.58 WIB

Usulan pengkajian skema remunerasi dari KPK juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Biro Pers Sekretariat Presiden
Menteri Keuangan Sri Mulyani diwawancarai media usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu para pengusaha dan eksportir nasional di Istana Bogor, Kamis (26/7)

Kementerian Keuangan akan mengkaji remunerasi para kepala daerah untuk mencegah tindak pidana korupsi sebagaimana usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Skema remunerasi akan diperbaiki secara lebih sistematis karena selama ini belum ada kajian lengkap secara keseluruhan mengenai perbandingan beban, tugas, dan tanggung jawab kepala daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah kembali mengkaji remunerasi atau gaji para kepala daerah. "Memang sudah saatnya untuk dibenahi," kata Sri Mulyani di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12).

Menurutnya, usulan pengkajian skema remunerasi kepala daerah dari KPK merupakan masukan yang baik. Usulan ini juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden juga memiliki perhatian yang sama mengenai masalah remunerasi pejabat di daerah. "Tentu kami akan lihat implikasinya terhadap penyelenggaraan (negara)," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menilai gaji bupati dan wali kota terlalu kecil. Hal ini berbanding terbalik dengan ongkos politik selama Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang tinggi.

Menurut Agus, gaji yang diterima oleh bupati dan wali kota saat ini sekitar Rp 5,1 juta hingga Rp 5,7 juta per bulan. Sementara itu, berdasarkan kajian Menteri Dalam Negeri, biaya yang calon bupati dan wali kota keluarkan selama Pilkada berkisar Rp 20-30 miliar.

(Baca: KPK Usul Kenaikan Gaji Bupati dan Wali Kota untuk Minimalkan Korupsi)

Ia menengarai kecilnya gaji menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak kepala daerah terjerat korupsi. Sejauh ini, lembaga antirasuah sudah memproses hukum 104 kepala daerah dalam kasus korupsi. "Jadi, hari pertama bapak-ibu jadi bupati atau wali kota, pasti sudah kucing-kucingan main akrobat," ujarnya.

Karenanya, Agus meminta agar pemerintah mengkaji remunerasi dari para bupati dan wali kota di seluruh Indonesai secara rasional. Selain itu, Agus meminta pemerintah mengkaji kembali penyelenggaraan Pilkada.

Menurut dia, Pilkada harus dapat terlaksana secara efisien sehingga bupati ataupun wali kota tidak perlu mengeluarkan ongkos politik yang mahal. "Harus dua sisi yang diperbaiki," kata Agus.

(Baca: Ketua DPR Sebut Korupsi di Parpol Akibat Mahalnya Biaya Politik)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha