Pembaruan Daftar Pemilih di Tiga Daerah Sulteng Mundur ke 2019

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Dini Hariyanti

Kamis 6/12/2018, 16.31 WIB

Perbaikan daftar pemilih tetap di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi harus menunggu administrasi normal pasca tsunami.

Pilkada Serentak 2018
ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Petugas dengan pakaian Tionghoa membantu warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS 04 Kecamatan Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/6). TPS yang bernuansakan Tionghoa tersebut untuk menarik partisipasi 312 warga daftar pemilih tetap yang ada di TPS tersebut untuk memilih pemimpin di Kota Bandung serta Provinsi Jawa Barat.

Perbaikan data daftar pemilih tetap (DPT) beberapa daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng) tak bisa selesai pada 2018. Pemetaan DPT di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi harus menunggu administrasi normal pasca tsunami.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pemutakhiran DPT direncanakan selesai pada 15 Desember 2018. Tapi untuk memenuhi permintaan tiga daerah tersebut maka jadwal mundur ke Januari 2019.

"Mereka menunggu tenang karena kalau kami tanya warga mereka masih sibuk perbaikan diri dan rumah. Jadi kami pahami," katanya ditemui usai rapat di Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis (6/12).

Bagi daerah lain yang terdampak bencana gempa dan tsunami di Lombok tetapi sudah berfungsi kembali secara administrasi, pembaruan data pemilihnya tak ditunda. (Baca juga: KPU: 31 Juta Penduduk Pemilik E-KTP Belum Masuk Daftar Pemilih)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, terdapat 191 juta warga negara yang memiliki hak politik. Tapi baru sekitar 97% yang merekam KTP elektronik. Padahal, kartu identitas ini penting sebagai pembaruan basis data DPT yang tinggal sembilan hari lagi.

Tjahjo menyebut terdapat daerah lain yang juga terkendala, contohnya Provinsi Papua. Perekaman KTP elektronik di sana baru 70%. Wilayah lain yang serupa ialah Provinsi Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur, perekaman baru 85%.

"Kami mohon masyarakat juga proaktif. (Untuk perekaman KTP) secara detail pemerintah telah menjemput bola," ujarnya. (Baca juga: Menteri Tjahjo Dorong Jutaan Penduduk Proaktif Rekam E-KTP

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa medan di wilayah Papua yang sulit menjadi tantangan dalam proses perekaman KTP elektronik.

Selain itu, sebagian masyarakat bermatapencaharian nelayan dan petani tak menganggap dokumen kependudukan penting. Belum lagi kendala peralatan rusak sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya bisa mendanai untuk sekali pembelian.

"Sekarang kami sosialisasikan bahwa (mengurus) BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Kesehatan harus dengan KTP elektronik," tutur Zudan. (Baca juga: Dana Tambahan untuk BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp 3 Triliun

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha