Purnawirawan TNI AD Minta Penanganan KKB di Papua Dipimpin Militer
Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) meminta penanganan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berada di Kabupaten Nduga, Papua dikendalikan oleh militer. Polisi akan diperbantukan dalam hal penegakan hukum terhadap KKB.
Ketua Umum PPAD Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan, militer harus menjadi pengendali utama karena KKB bukan lagi kelompok yang hanya berbuat kriminal. Kiki menuding mereka merupakan Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM) yang bertujuan memisahkan diri dari Indonesia.
GSB-OPM terorganisir secara militer dan ingin melakukan pemberontakan bersenjata. "GSB-OPM memenuhi syarat disebut sebagai kelompok kombatan yang patut ditumpas secara militer," kata Kiki di kantornya, Jakarta, Jumat (7/12).
Operasi TNI nantinya harus dilakukan secara terukur berdasarkan hukum humaniter dan azas operasi lawan gerilya. Hal itu dilakukan dengan mengutamakan upaya perlindungan terhadap masyarakat sipil di Papua.
Pemerintah pun diminta menangani masalah Papua secara terpadu. Pemerintah tak bisa mengatasi persoalan melalui pembangunan infrastruktur semata karena akar masalah di Papua adalah keadilan sosial.
Kiki pun menyebut pemerintah harus belajar dari kasus lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Ketika Orde Baru, Presiden kedua RI Soeharto membangun berbagai infrastruktur di Timor Timur. Hanya saja, berbagai pembangunan tersebut tak membuat rakyat Timor Timur senang, mereka malah menuntut kemerdekaan. "Artinya, pembangunan fisik itu bukan otomatis (membuat) mereka memihak kita. Perlu dibangun hati dan pikirannya," kata Kiki.
