Pesan Jokowi: Anggaran Jangan Banyak Digunakan untuk Perjalanan Dinas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran pemerintah pusat hingga daerah untuk tidak mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk kegiatan pendukung. Contoh dari kegiatan tersebut adalah perjalanan dinas hingga penyelenggaraan rapat.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019. Presiden menginginkan anggaran pemerintah tahun depan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. "Saya minta pimpinan dan daerah cek betul anggaran untuk kegiatan utama, bukan pendukung," kata Jokowi di Istana Negara, Selasa (11/12).
Agar DIPA berjalan efektif sejak Januari 2019, persiapan lelang harus dilakukan lebih awal dengan memanfaatkan katalog elektronik (e-katalog). Selain itu, Presiden meminta semua program yang dirancang berjalan dengan baik dengan cara pemantauan berkala, mulai bulanan hingga triwulanan.
Ia tidak ingin melihat korupsi, penggelembungan anggaran (mark up), hingga kegiatan menyimpang masuk dalam anggaran tahun depan. "Pastikan betul-betul dimanfaatkan kepentingan rakyat, diterima yang membutuhkan," ujar dia.
(Baca: Kementerian Keuangan Optimistis Defisit APBN di Bawah 2% Tahun Ini)
Tahun depan, belanja pemerintah dipatok sebesar Rp 2.461,1 triliun dengan rincian belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp 855,4 triliun, non K/L Rp 778,9 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 826,8 triliun. Sedangkan pendapatan negara dipatok sebesar Rp 2.165,1 triliun.
Dengan angka tersebut, Jokowi memerintahkan, target-target pembangunan yang ada harus terealisasi. Selain itu, dari sisi penerimaan, jajarannya perlu bekerja lebih keras lagi. "Tapi tetap (harus) menjaga iklim usaha dan melanjutkan insentif," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sasaran belanja tahun depan akan difokuskan beberapa hal. Pertama, pembenahan sektor Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ketiga, efektivitas perlindungan sosial. Keempat, pelaksanaan agenda demokrasi hingga penguatan birokrasi.
"Lalu untuk penanggulangan dan mitigasi bencana," ujar Sri Mulyani.
