Pemerintah Tak Mau Ambil Pusing soal ISPO yang Tak Diakui Eropa
Pemerintah dan pengusaha kelapa sawit tak mau ambil pusing mengenai komentar Uni-Eropa yang menganggap Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sepi peminat. Penerapan sertifikasi ISPO merupakan komitmen pengusaha sawit terhadap industri kelapa sawit yang berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengungkapkan pemerintah menggalakan penggunaan ISPO. "Kami berkomitmen untuk membangun tata kelola industri kelapa sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," kata Bambang di Jakarta, Rabu (12/12).
(Baca: Seluruh Pelaku Usaha Sawit Ditargetkan Bersertifikat ISPO di 2020)
Menurutnya, komitmen pemerintah untuk sawit berkelanjutan salah satunya telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium sawit, yang berupa pembatasan pengeluaran izin perluasan perkebunan kelapa sawit selama 3 tahun. Aturan itu akan mendata lahan supaya ketelusuran produk minyak kelapa sawit dan turunannya dari Indonesia menjadi lebih jelas.
"Integritas negara harus kita pegang teguh, kita jaga ISPO karena bagian dari kedaulatan Indonesia," ujar Bambang.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menanggapi, diakui tidaknya sertifikasi ISPO oleh Eropa tidak akan berpengaruh terhadap permintaan. Sebab, pengusaha juga telah memenuhi standar sesuai permintaan pasar.
Joko mengungkapkan, konsumen bebas untuk menentukan klasifikasi sawit berdasarkan sertifikat. "Kalau tidak bisa terpenuhi, ya kita harus jual ke pasar yang lain," katanya.
