BP Batam Tidak Dibubarkan, Jabatan Pimpinan Dirangkap Wali Kota
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan tidak membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabunan Bebas (BP) Batam. Badan tersebut tetap beroperasi, namun akan dipimpin oleh wali kota Batam. Kebijakan ini untuk menghilangkan dualisme kewenangan dalam pengelolaan kawasan tersebut.
"Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tetap dilakukan oleh BP Batam, yang dipimpin secara ex-officio oleh wali kota Batam," demikian tertulis dalam siaran pers, Kamis (13/12). Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan aturan tentang pelaksanaan rangkap jabatan Kepala BP Batam oleh wali kota Batam.
(Baca juga: Hilangkan Dualisme, Pemerintah Bubarkan BP Batam)
Keputusan tersebut diambi oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rapat terbatas membahas proses transformasi Batam dari zona perdagangan bebas menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam rapat, Jokowi sempat menyinggung soal pertemuan yang sudah beberapa kali dilakukan terkait Batam. Hal itu lantaran pemerintah menginginkan Batam memiliki daya saing secara ekonomi serta daya tarik bagi investor.
Adapun hal ini menyiratkan keinginan Jokowi agar transformasi berjalan cepat. "Proses transformasi dari free trade zone (FTZ) ke KEK juga berkaitan dengan perizinan, kepastian hukum bagi investor, khususnya infrastruktur, masalah pelabuhan, dan lainnya," ujarnya.
(Baca: Solusi Habibie Menjawab Permasalahan Batam)
Masalah dualisme kewenangan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mencuat sejak beberapa tahun lalu. Ketika masih menjabat, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menjelaskan adanya perebutan pengelolaan kawasan tersebut oleh BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Apabila permasalahan ini diatasi, investor akan lebih tertarik menanamkan modalnya di Batam. "Rata-rata yang saya tahu, investor malah melakukan perluasan,” kata Franky pada saat itu.
