Pembangunan Infrastruktur Dinilai Belum Mampu Atasi Masalah di Papua

Pendekatan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dinilai tak cukup mengatasi konflik yang terjadi di Papua. Alasannya, pendekatan tersebut belum menyentuh akar permasalahan atas terjadinya konflik di Papua.

Peneliti Imparsial Evitarossi S. Budiawan mengatakan, ketimpangan ekonomi hanyalah salah satu masalah saja yang menyebabkan terjadinya konflik di Papua. Setidaknya, masih ada tiga masalah lain yang menyulut konflik Papua berkepanjangan.

"Pendekatan ekonomi dan infrastruktur itu belum menyentuh akar permasalahan di sana," kata Evitarossi di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Kamis (13/12).

Evitarossi menyebutkan, salah satu masalah tersebut akibat terjadinya diskriminasi dan marginalisasi terhadap masyarakat Papua. Mereka kerap dikucilkan karena dianggap berbeda, khususnya ketika berada di Pulau Jawa.

Diskriminasi dan marginalisasi tersebut semakin menguatkan ideologi kelompok pro-kemerdekaan di Papua. "Diskriminasi dan marginalisasi yang diterima oleh masyarakat Papua itu menjadi akar utama permasalahan," kata Evitarossi.

(Baca: Operasi Militer Bukan Solusi Tepat Selesaikan Konflik di Papua)

Masalah selanjutnya terjadi akibat kerap adanya kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepada masyarakat Papua. Imparsial mencatat pada periode 2017-2018 terdapat 35 kasus kekerasan terjadi di Papua. Pelakunya mulai dari kelompok kriminal bersenjata (KKB), TNI, hingga Kepolisian.