Pembangunan Infrastruktur Dinilai Belum Mampu Atasi Masalah di Papua

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Hari Widowati

13/12/2018, 16.52 WIB

"Ini tidak hanya masalah ekonomi dan infrastruktur, tapi masalah yang lebih mengakar, yaitu status politik di Papua," kata Evitarossi.

Jokowi Papua
Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengendarai motor trail untuk menyusuri jalan Trans Papua, Rabu (10/5).

Pendekatan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dinilai tak cukup mengatasi konflik yang terjadi di Papua. Alasannya, pendekatan tersebut belum menyentuh akar permasalahan atas terjadinya konflik di Papua.

Peneliti Imparsial Evitarossi S. Budiawan mengatakan, ketimpangan ekonomi hanyalah salah satu masalah saja yang menyebabkan terjadinya konflik di Papua. Setidaknya, masih ada tiga masalah lain yang menyulut konflik Papua berkepanjangan.

"Pendekatan ekonomi dan infrastruktur itu belum menyentuh akar permasalahan di sana," kata Evitarossi di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Kamis (13/12).

Evitarossi menyebutkan, salah satu masalah tersebut akibat terjadinya diskriminasi dan marginalisasi terhadap masyarakat Papua. Mereka kerap dikucilkan karena dianggap berbeda, khususnya ketika berada di Pulau Jawa.

Diskriminasi dan marginalisasi tersebut semakin menguatkan ideologi kelompok pro-kemerdekaan di Papua. "Diskriminasi dan marginalisasi yang diterima oleh masyarakat Papua itu menjadi akar utama permasalahan," kata Evitarossi.

(Baca: Operasi Militer Bukan Solusi Tepat Selesaikan Konflik di Papua)

Masalah selanjutnya terjadi akibat kerap adanya kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepada masyarakat Papua. Imparsial mencatat pada periode 2017-2018 terdapat 35 kasus kekerasan terjadi di Papua. Pelakunya mulai dari kelompok kriminal bersenjata (KKB), TNI, hingga Kepolisian.

Masalah terakhir mengenai sejarah dan status politik di Papua. Evitarossi menjelaskan, masih ada beberapa kelompok di Papua yang merasa Papua bukan bagian dari Indonesia.

Mereka beranggapan bahwa Papua merupakan bangsa Melanesia dan karenanya harus meraih kemerdekaan. "Ini tidak hanya masalah ekonomi dan infrastruktur, tapi masalah yang lebih mengakar, yaitu status politik di Papua," kata Evitarossi.

Lebih lanjut, ia menilai pola pendekatan dan kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam menangani konflik di Papua bersifat top down. Pemerintah tidak mendengarkan aspirasi mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat Papua.

Karenanya, pemerintah saat ini harus membangun dialog dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait di Papua secara sejajar. Menurutnya, dialog itu penting untuk bisa menyerap aspirasi dari masyarakat.

Pemerintah pun perlu melakukan pendekatan yang lebih inklusif untuk menyelesaikan konflik di Papua. Pendekatan ini mensyaratkan pemerintah untuk menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek.

"Penting bagi pemerintah untuk membangun jalan dialog untuk mencari, mendengarkan, dan mengakomodasi pandangan masyarakat Papua tentang peta jalan penyelesaian konflik Papua," katanya.

(Baca: Soal Klaim OPM, Wiranto: Saya Tidak Berdiskusi dengan Kriminal)

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha