KPK Minta Kemensos Awasi Ketat Penyaluran Bansos
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Presiden Joko Widodo berpidato di hadapan penerima kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 1 Palembang, Sumatera Selatan, Senin (22/1)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Sosial (Kemensos) agar mengawasi ketat penyaluran bantuan sosial (Bansos) sehingga tidak terjadi penyelewengan. KPK juga mengusulkan agar data penerima Bansos disesuaikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga nama penerima sesuai dengan yang ada di data.
"Kami melakukan banyak hal, misalnya memperbaiki data penerima Bansos karena ini penting supaya tidak gampang diselewengkan," kata Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif seperti dikutip Antara, di Jakarta, Senin (17/12).
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Kemensos menggandeng KPK dalam penyaluran Bansos mengingat anggaran Kemensos terus meningkat, terutama anggaran terkait Bansos. "Ini berhubungan dengan uang yang tidak kecil. Uang ini adalah uang rakyat melalui pajak," kata Agus. Oleh karena itu, pelaksanaan Bansos harus dilakukan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
Bahkan sebagai bentuk komitmennya, seminggu setelah dilantik sebagai mensos, Agus Gumiwang berkunjung ke KPK dan meminta KPK mengawal program-program di Kemensos terutama Bansos. Seperti diketahui, anggaran bansos di Kemensos naik dua kali lipat menjadi Rp 54 triliun pada 2019. Bansos tersebut antara lain berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Kami melakukan banyak hal, misalnya memperbaiki data penerima Bansos karena ini penting supaya tidak gampang diselewengkan," kata Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif seperti dikutip Antara, di Jakarta, Senin (17/12).
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Kemensos menggandeng KPK dalam penyaluran Bansos mengingat anggaran Kemensos terus meningkat, terutama anggaran terkait Bansos. "Ini berhubungan dengan uang yang tidak kecil. Uang ini adalah uang rakyat melalui pajak," kata Agus. Oleh karena itu, pelaksanaan Bansos harus dilakukan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
Bahkan sebagai bentuk komitmennya, seminggu setelah dilantik sebagai mensos, Agus Gumiwang berkunjung ke KPK dan meminta KPK mengawal program-program di Kemensos terutama Bansos. Seperti diketahui, anggaran bansos di Kemensos naik dua kali lipat menjadi Rp 54 triliun pada 2019. Bansos tersebut antara lain berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
(Baca: Sri Mulyani Tepis Tudingan Kenaikan Dana Bansos 2019 Terkait Pilpres)
Agus menambahkan, Kemensos menerapkan prinsip 6T dalam penyaluran Bansos, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi. "Kalau good governance dan good goverment kita terapkan dalam semua program Kemensos 6T itu, insya Allah bisa kita capai," ujar Agus.
Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) berharap pemerintah bisa memastikan pemberian Bansos benar-benar dapat meningkatkan daya beli masyarakat, bukan hanya bermuatan politis. Alhasil, perlindungan sosial bisa ikut memacu sektor industri dan investasi dalam negeri.
Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, jika pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dapat memastikan Bansos tepat sasaran, konsumsi rumah tangga 40% masyarakat terbawah dapat dijaga. Dengan terjaganya daya beli, masyarakat dapat mengalokasikan uangnya untuk belanja komoditas lain sehingga memacu industri yang produktif.
"Jadi bisa intermediasi sektor riil dengan catatan bansos harus produktif," kata Enny, di Jakarta, Rabu (29/8). Dengan terjaganya konsumsi, masyarakat miskin dapat mengalihkan belanjanya kepada kebutuhan lain dan otomatis menggenjot produktivitas sektor riil.
Reporter: Antara
