Regulasi dan Pemilu Berpotensi Hambat Pertumbuhan Energi Terbarukan

Penulis: Fariha Sulmaihati

Editor: Muchamad Nafi

3/1/2019, 18.34 WIB

Ada aturan yang dianggap kurang menarik karena tidak ekonomis. Investor juga akan melihat visi-misi calon presiden dan wakil presiden yang akan terpilih.

Panas Bumi Geothermal
Arief Kamaludin|KATADATA

Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) memperkirakan pertumbuhan bauran energi pada tahun ini tidak akan banyak bergerak dari tahun lalu. Karena itu, mereka merasa pencapaian pada 2019 masih di level 9 % sesuai dengan perkembangan sejumlah indikator, mulai dari regulasi hingga perkembangan politik saat ini.

Ketua Umum METI Surya Darma mengatakan hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang belum memberikan aturan menarik bagi investor di sektor ini. “Saya agak pesimistis terhadap perubahan, karena regulasi kurang menarik,” kata Surya kepada Katadata.co.id, Kamis (3/1).

(Baca: Denmark Akan Bawa Investor ke Indonesia untuk Investasi EBT)

Salah satu aturan yang menghambat itu, menurut dia, yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Aturan ini memuat mengenai tarif jual listrik.

Pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dilakukan menggunakan harga patokan.

Lalu, ayat 3 menyatakan, ketika biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP pembangkitan nasional, harga patokan pembelian tenaga listrik dari PLTP paling tiggi BPP pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat. Aturan tersebut dianggap tidak menarik karena tidak ekonomis dari sisi investor.

(Baca: Jerman Latih Indonesia Pasang Panel Surya di Atap)

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap oleh Konsumen PLN. Surya menjelaskan, aturan tersebut belum memberikan perubahan terhadap capian energi baru terbarukan.

Sebab pasal 6 menyebutkan energi listrik pelanggan PLTS atap yang diekspor dihitung berdasarkan nilai kilowatt hour (kWh) ekspor yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor dikali 65 % tarif listrik. Dengan formula itu, penjualan listrik ke PLN akan terkena potongan sebesar 35 %. Awalnya, nilai ekspor dihitung 100 %, bukan 65 %.

Sementara itu, tahun politik yang sedang berlangsung juga akan mempengaruhi investor dalam berinvestasi. Investor akan melihat visi dan misi calon presiden dan wakil presiden yang akan terpilih nanti. “Sekarang investor masih wait and see,” kata dia.

Padahal, untuk mencapai baruan energi baru terbaruka 25 % pada 2025 mensyaratkan pertumbuhan pada setiap tahunnya sekitar 3%. Surya menjelaskan untuk mencapai itu pemerintah harus menerbitakan regulasi yang membuat perubahan besar terhadap minat investor dalam sektor energi baru terbarukan.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha