KUR Produktif Tak Capai Target, BRI Siap Terima Sanksi dari Pemerintah
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) mengaku tidak masalah bila pemerintah memberi sanksi berupa pengurangan tambahan plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena gagal mencapai target penyaluran KUR ke sektor produktif yang ditetapkan pemerintah sebesar 50% dari total plafon KUR tahun 2018.
"Kita ikuti. Buat kami tidak masalah," kata Direktur Mikro dan Kecil BRI Priyastomo ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (3/1).
Sanksi yang akan diberikan kepada bank yang gagal mencapai target penyaluran kredit produktif, seperti disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Iskandar Simorangkir, yaitu berupa pengurangan plafon KUR 5-30% dari total tambahan plafon kredit yang diajukan bank terkait.
Priyastomo mengungkapkan, penyaluran KUR sektor produktif BRI hingga akhir tahun 2018 ini akan di bawah 50% dari total plafon KUR BRI. Menurut Priyastomo, realisasi penyaluran ke sektor produktif yang di bawah persyaratan tersebut karena banyaknya risiko pada sektor produktif, seperti risiko gagal panen, penjualan hasil panen, atau pun harga jual barang.
(Baca: Sepanjang 2018, Realisasi Penyaluran KUR Diperkirakan Capai 97%)
Sehingga, potensi kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) untuk penyaluran KUR sektor ini cukup tinggi. Namun, dia menekankan, adanya risiko NPL tersebut bukan menjadi faktor yang menahan BRI untuk mengejar target penyaluran kredit produktif seperti yang ditetapkan pemerintah.
Pasalnya, penyaluran KUR telah dijamin oleh Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Dia lebih mengkhawatirkan debitur KUR yang macet akan masuk daftar hitam Bank Indonesia, sehingga kedepannya dia tidak bisa mengakses KUR lagi.
Oleh karena itu, tambah Priyastomo, BRI tidak mau buru-buru menggenjot penyaluran KUR ke sektor produktif kalau penyalurannya tidak pruden. "Pengaruhnya ke NPL kalau kita grasak-grusuk. Kalau debitur KUR sampai menjadi NPL maka debitur KUR nanti tidak bisa pinjam lagi. Kan' kasihan. Itu yang menjadi pertimbangan kita dalam memberikan kredit," katanya.
Menurut Priyastomo, jika ingin meningkatkan penyaluran kredit ke sektor produktif, maka harus diiringi dengan pembangunan sektor tersebut mulai dari hulu hingga hilir. Untuk itu, BRI merasa harus membangun sistem seperti pola penyaluran hasil panen atau meningkatkan mutu hasil panen pelaku di sektor produktif.
"Jangan hulu saja, sedangkan proses dan hilirnya tidak diperhatikan. Nanti di hilirnya (produknya) jualnya ke mana? Kalau jualnya tidak jelas kan, nanti macet semua. Kalau kita mau masuk produksi ayo, tetapi kan kita harus bangun dulu karena tidak semudah perdagangan (sektor non-produksi)" kata Priyastomo.
(Baca: Bidik Peternak dan Nelayan, Plafon KUR Tahun Depan Naik Jadi Rp 140 T)
Adapun, hingga akhir November 2018, BRI sudah menyalurkan KUR mencapai Rp 79,74 triliun atau 99,4% dari plafon KUR sebesar Rp 80,24 triliun sepanjang 2018. Dari realisasi tersebut, menurut data Kemenko Perekonomian, penyaluran di sektor produktif (sektor pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasanya) baru mencapai 43%.
Beberapa bank lainnya pun, termasuk bank pelat merah lainnya juga belum mencapai target penyaluran KUR ke sektor produktif sebesar 50%. Menurut data Kemenko Perekonomian, bank pelat merah yang sudah mencapai target tersebut hanya Bank Tabungan Negara (BTN) yaitu sebesar 75%.
Meski demikian, plafon KUR BTN terbilang kecil dibandingkan dengan bank pelat merah lainnya, apalagi hingga November 2018 realisasi KUR BTN masih jauh dari target. Mereka baru menyalurkan Rp 94,4 miliar dari target Rp 276 miliar atau baru 34,2%.
Sementara itu, bank pelat merah lainnya, Bank Mandiri penyaluran KUR-nya senilai Rp 17,2 triliun dari target Rp 17,56 triliun. Bank Negara Indonesia (BNI) sudah menyalurkan KUR senilai Rp 15,65 triliun dari target Rp 16,44 triliun.
Adapun, secara keseluruhan industri perbankan, total penyaluran KUR hingga November 2018 mencapai Rp 118,4 triliun atau setara 95,7% dari target 2018 senilai Rp 123,8 triliun. Sedangkan, berdasarkan sektornya, hingga akhir November, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi baru mencapai 45,6%.
(Baca: BRI Kembali Tunjuk Sunarso Jadi Wakil Direktur Utama)
Keterangan editor: Tulisan ini diedit kembali sesuai dengan penjelasan lebih lanjut dari narasumber terkait dengan topik yang dibahas.
