Arcandra Imbau Investor Tak Perlu Khawatir Investasi di Tahun Politik

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

7/1/2019, 18.25 WIB

Arcandra tak bisa menjamin skema kontrak gross split bisa bertahan jika terjadi perubahan pemerintahan.

Arcandra Tahar
Katadata

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau agar investor tak perlu khawatir menanamkan modalnya di Indonesia saat tahun politik, terutama di sektor minyak dan gas bumi (migas). Pemerintah akan tetap bekerja untuk memberikan kepastian berinvestasi bagi investor.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan  salah satu yang sedang diselesaikan adalah kepastian pengelolaan blok migas yang akan berakhir tahun 2023. Hingga empat tahun ke depan, sebenarnya ada tiga blok yang akan berakhir yakni Rimau, Jabung dan Corridor.

Akan tetapi, pemerintah sudah memutuskan pengelolaan Blok Rimau ke PT Medco E&P Rimau. Perusahaan besutan Arifin Panigoro ini mendapatkan kontrak baru hingga 20 tahun sejak 22 April 2023.

Alhasil, hingga kini tersisa Blok Jabung dan Corridor yang akan diputuskan tahun ini. “Kami selesaikan sampai blok yang habis kontrak tahun 2023,” ujar Arcandra, Senin (7/1).

Menurut Arcandra, tahun politik juga belum berpengaruh terhadap iklim investasi. Alasannya, peminat lelang blok migas dalam beberapa tahun terakhir diminati investor.

Tahun lalu, dari tiga kali tahapan lelang blok migas yang  dibuka oleh Kementerian ESDM, sembilan blok migas laku dilelang dengan skema gross split. Sementara, tahun 2017 juga laku lima blok migas. Sehingga total blok migas yang sudah menggunakan skema gross split ada 36.

Meski begitu, Arcandra tidak bisa memastikan apakah skema gross split akan tetap bertahan jika ada pergantian pemimpin. “Kalian pasti tahu atau tidak nanti akan hidup. Kalau tidak tahu hidup nanti, sudah serahkan ke Tuhan. Sekarang peraturannya begitu,” ujar dia.

Adapun kontrak gross split mulai resmi diterapkan oleh pemerintah pada 2017 lalu. Ini sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 52 Tahun 2017. Dengan skema ini maka investor tidak mendapatkan pengembalian biaya operasional (cost recovery).

Mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohari pernah mengatakan dalam pemilihan presiden (pilpres), pada dasarnya investor migas akan berkonsentrasi pada beberapa hal yang selama ini dianggap kendala dalam berinvestasi. Di antaranya adalah kepastian dalam investasi, kemudahan perizinan dan ketentuan fiskal.

Selain melihat kestabilan politik selama pilpres dengan munculnya nama-nama pasangan calon, investor akan melihat pemahaman mereka pada persoalan investasi. “Investor berharap banyak kepastian ini,” ujar dia kepada Katadata.co.id, Jumat (10/8).

(Baca: Investor Migas Minta Calon Presiden Bisa Perbaiki Iklim Investasi)

Investor mungkin tidak memiliki tertarik siapa yang akan menjadi presiden, tapi lebih pada siapa yang menjadi pengisi kabinetnya. Alasanannya selama ini kabinet yang lebih berperan dalam operasi di lapangan.

“Kalau memang begitu, kemungkinan investor migas akan ‘menunggu’ waktu yang tepat untuk berinvestasi besarnya setelah pemilhan dan mungkin malah menunggu susunan kabinet. Untuk proyek yang ada saya kira tetap berjalan seperti biasa,” ujar Rovicky

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha