Aturan Pengembalian Pemeriksaan Impor Baja Berlaku 20 Januari 2019

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

7/1/2019, 15.06 WIB

Perubahan peraturan pemeriksaan impor baja diharapkan bisa menjadi dasar untuk mengendalikan impor besi dan baja yang melonjak tajam.

Pelabuhan ekspor
Arief Kamaludin | Katadata

Kementerian Perdagangan mengembalikan ketentuan pemeriksaan impor besi dan baja dari luar wilayah kepabeanan (post-border) menjadi  ke wilayah kepabeanan (border)  melalui Pusat Logistik Berikat (PLB). Aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 110 Tahun 2018 itu akan mulai diberlakukan mulai 20 Januari 2019.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengungkapkan aturan sudah diundangkan sejak 20 Desember 2018. " Aturan itu akan berlaku satu bulan kemudian, pada 20 Januari 2019," kata Oke di Jakarta, Senin (7/1).

(Baca: Pemindahan Pemeriksaan Impor Baja ke Pusat Logistik Picu Masalah Baru)

Menurutnya, perubahan peraturan tersebut akan menjadi dasar untuk pengendalian impor besi dan baja yang melonjak tajam. Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan, impor besi dan baja hingga kuartal III 2018 melonjak tajam sampai 598% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pasal 12 ayat 1 aturan itu menetapkan setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu diverifikasi atau melalui penelusuran teknis di pelabuhan muat atau PLB.

Adapun pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan oleh lembaga surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, sebagaimana yang juga tercantum pada ayat 2.

Sedangkan, pasal 14 ayat 1 menjelaskan verifikasi atau penelusuran teknis meliputi data atau keterangan sesuai Persetujuan Impor (PI), kesesuaian sesuai sertifikat, serta wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai persyaratan.

(Baca: Krakatau Steel Keluhkan Pemalsuan Produk Impor asal Tiongkok )

Dengan berlakunya aturan baru ini, Oke menyebut peraturan sebelumnya yakni Permendag 22/2018 akan  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Aturan itu menetapkan pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor dilakukan melalui kawasan pabean.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim mengungkapkan industri baja nasional menghadapi tekanan akibat serbuan produk impor asal Tiongkok. Revisi Permendag 22/2018 pun akan memicu industri baja nasional tumbuh positif.

Tahun 2019, Silmy memperkirakan Krakatau akan mencetak laba, setelah dalam lima tahun merugi. "Setidaknya tren positif ini harus dijaga, agar industri baja nasional sehat," ujarnya kepada Katadata.co.id, bulan lalu.

 

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha