Terpengaruh Global, Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 2018 Diprediksi 5,15%

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Hari Widowati

7/1/2019, 17.58 WIB

Pencapaian ini dinilai cukup positif di tengah ketidakpastian ekonomi global meskipun masih di bawah target pemerintah sebesar 5,4%.

Sidang Kabinet Paripurna
Cahyo | Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi Memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta (10/2)

 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun lalu diprediksi mencapai 5,15%. Pencapaian ini dinilai cukup positif di tengah ketidakpastian ekonomi global meskipun masih di bawah target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,4%.

"Kami perkirakan tumbuh 5,15%," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Kabinet Paripurna tentang Kegiatan dan Program Pemerintah 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1). Menurutnya, informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Data pertumbuhan ekonomi tersebut diimbangi dengan inflasi yang terkendali di bawah 3,5% dan stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga. Jokowi juga menyebutkan pendapatan negara tahun ini mencapai Rp 1.942,3 triliun atau melampaui target APBN 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun. Adapun realisasi belanja ditargetkan mencapai 99,2% dari target APBN 2018 yang sebesar Rp 2.220,7 triliun.

Presiden juga menyebutkan, realisasi defisit APBN 2018 tercatat hanya sebesar 1,76% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan asumsi APBN sebesar 2,19%. Keseimbangan primer juga tercatat sebesar Rp 1,8 triliun alias mendekati nol persen.

"Ini jauh lebih baik dari rencana APBN sebesar Rp 1,87 triliun," kata Jokowi. Untuk itu, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada seluruh menteri kabinet kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan kepala lembaga pemerintahan non kementerian yang telah bekerja keras di 2018.

(Baca: Berkat Uang Minyak, Penerimaan Negara 2018 Capai 102,5% dari Target)

Memasuki 2019, Indonesia masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tekanan eksternal diperkirakan masih berlanjut. Oleh sebab itu, Jokowi meminta konsolidasi sektor riil, yakni dunia usaha dan industri, dengan otoritas moneter dan fiskal. "Langkah tegas dan konsisten dalam mengendalikan impor bisa kita lakukan serta memajukan ekspor," pesan Jokowi.

Selain itu, pemerintah akan fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan pelatihan dan mendorong program vokasi. Pendidikan mengenai antisipasi dan mitigasi bencana juga akan dimasukkan dalam sistem pendidikan nasional.

Di tahun Pemilu ini, ia juga berpesan agan stabilitas keamanan dan ketertiban dijaga dengan baik. "Di 2018 kita telah mampu menyelenggarakan Pilkada serentak dengan damai. Insya Allah, Pilpres akan berlangsung aman, damai, dan demokratis," ujarnya.

(Baca: Jokowi Perintahkan Edukasi Bencana Masuk Sistem Pendidikan Nasional)

 

Reporter: Ameidyo Daud

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha