Terus Turun, Harga Sawit November 2018 Terendah dalam 12 Tahun

Penulis: Michael Reily

Editor: Pingit Aria

8/1/2019, 08.39 WIB

Penurunan harga minyak sawit disebabkan oleh tingginya pasokan minyak nabati global.

Buah Sawit
ANTARA FOTO/Akbar Tado
Pekerja memperlihatkan biji buah sawit di salah satu perkebunan sawit di Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi barat, Sabtu (25/3). Menurut pedagang pengepul di daerah tersebut, harga sawit mengalami penurunan dari harga Rp1.400 menjadi Rp1.000 per kilogram akibat kualitas buah tidak terlalu bagus.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat rata-rata harga minyak sawit mentah (CPO) pada November 2018 sebesar US$ 473,6 per ton. Meski sempat mencapai US$ 512,5 per ton pada titik tertingginya, dengan angka terendah di kisaran US$ 440 per ton, rerata harga sawit pada November 2018 adalah yang terendah sejak Juli 2006.

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menyatakan, harga minyak nabati tengah mengalami tren penurunan karena stok yang melimpah. "Keadaan semakin parah dengan lemahnya permintaan pasar global, sehingga harga masih sulit terangkat," kata Mukti dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (8/1).

Dia memperkirakan, produksi sawit pada November 2018 mencapai 4,16 juta ton, turun sekitar 8% daripada Oktober yang volumenya mencapai 4,51 juta ton. Sementara, stok minyak sawit Indonesia pada saat itu tercatat sebesar 3,89 juta ton.

Mukti menjelaskan, pemerintah sudah mengambil langkah tepat untuk menghapus kebijakan pungutan ekspor. "Diharapkan penghapusan pungutan ekspor dapat mendongkrak ekspor dan harga CPO global serta harga Tandan Buah Segar petani," ujarnya.

(Baca: Stok Minyak Nabati Tinggi, Ekspor Sawit November Turun 4%)

Bulan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memaparkan sejumlah alasan di balik perubahan batasan harga CPO pada pungutan ekspor sawit sebagaimana yang tercantum dalam peraturan baru yang diterbitkan pemerintah.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru tentang pungutan ekspor CPO dan produk turunannya yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2018 tentang tarif layanan BPDP kelapa sawit.

Pada aturan baru ini, pemerintah membebaskan pungutan ekspor CPO jika harga CPO beserta turunannya berada di bawah US$ 570 per ton. Hal ini berbeda atau menjadi lebih tinggi dibandingkan rencana sebelumnya sebesar US$ 500 per ton.

Terkait perbedaan itu Darmin menjelaskan perbedaan harga tersebut disebabkan adanya perbedaan harga acuan CPO yang digunakan pemerintah pada saat menyusun aturan perubahan tarif yang mengacu pada harga Cost, Insurance and Freight (CIF) Rotterdam.

(Baca: Tak Capai Target, Mendag Prediksi Pertumbuhan Ekspor 2018 hanya 7,5%)

Sedangkan pada penghitungan sebelumnya, pemerintah menggunakan acuan Malaysia Derivative Exchange (MDEX). "Rotterdam CIF itu secara rata-rata lebih mahal US$ 70 dibandingkan dengan harga acuan bursa Malaysia itu," kata Darmin.

Menurutnya, acuan harga CIF mengacu pada kementerian yang mengurus perdagangan. Artinya, ketentuan pungutan mengacu pada harga patokan ekspor (HPE) Kementerian Perdagangan. Adapun tambahan komponen harga sebesar US$ 70 tersebut, menurutnya sudah memperhitungkan biaya asuransi dan pengapalan (freight).

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha