Tingkatkan Kualitas SDM, PDIP Usulkan Pembentukan Badan Riset Nasional

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Hari Widowati

11/1/2019, 14.06 WIB

Lembaga tersebut akan bertugas untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan, dan teknologi.

HUT PDI-P ke-46
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo memberikan pidato dalam peringatan HUT PDI Perjuangan ke-46 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/1/2019). HUT PDI Perjuangan itu mengangkat tema Persatuan Indonesia Bumikan Pancasila.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera membuat Badan Riset Nasional. Lembaga tersebut akan bertugas untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (nonaktif) PDIP Puan Maharani mengatakan, rekomendasi tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDIP yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 10-11 Januari 2019. "Badan Riset Nasional akan mampu merancang cetak biru Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana berlandaskan riset ilmu pengetahuan dan inovasi," kata Puan, di Jakarta, Jumat (11/1).

Cetak biru tersebut akan menjadi panduan bagi Indonesia untuk meningkatkan status dari negara berkembang menjadi negara maju. Pembangunan dan industri di Indonesia akan menempatkan rakyat sebagai subjek sekaligus tujuan dalam pembangunan nasional. "Dengan tetap memperhatikan keseimbangan alam," kata Puan.

Lebih lanjut, PDIP meminta pemerintah dan DPR membudayakan praktik demokrasi Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Hal ini dilakukan secara terstruktur melalui kurikulum pada lembaga pendidikan formal, organisasi sosial kemasyarakatan, serta partai politik.

PDIP dalam rekomendasinya pun meminta pemerintah memberi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. PDIP juga meminta pemerintah ikut mendukung penyelesaian masalah Rohingnya.

Selain itu, PDIP meminta pemerintah lebih aktif terlibat dalam kerjasama bilateral maupun multilateral. "Untuk mencegah dan memerangi segala bentuk tindak kejahatan lintas negara yang terjadi di dalam negeri," kata Puan.

Rekomendasi lainnya adalah mendukung pemerintah mengantisipasi dan mengatasi turbulensi ekonomi internasional. Termasuk di dalamnya dampak Perang Dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Pasalnya, hal tersebut berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia.

(Baca: Kemenperin Siapkan Rp 1,78 Triliun untuk Pendidikan Vokasi 2019)

Sebelumnya, Pemerintah menyatakan tahun ini akan fokus pada peningkatan kualitas SDM, salah satunya melalui pendidikan vokasi. Kementerian Perindustrian menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,78 triliun untuk program pendidikan vokasi industri pada tahun 2019.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, program ini merupakan andalan pemerintah untuk menyiapkan angkatan kerja. "Pembangunan tenaga kerja untuk mengantisipasi industri 4.0," kata Airlangga, di Jakarta, Rabu (19/12).

Selain itu, Kementerian Perindustrian juga bakal meningkatkan kompetensi 2 ribu guru produktif. Kemudian, persiapan fasilitas ahli untuk 100 pengajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan program diklat 3 in 1 untuk 72 ribu orang.

Pemerintah juga bakal membangun pusat riset dan inovasi yang disesuaikan dengan potensi industri di setiap kawasan. Contohnya, tekstil dan pakaian jadi di Bandung, sepatu di Yogyakarta, serta teknologi untuk manufaktur di Makassar. Sementara, Denpasar akan difokuskan untuk big data center and analytic.

(Baca: Masuki Era Digital, Indonesia Perlu Tingkatkan Kemampuan SDM)

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha