Kedua Capres Dinilai Miliki Rekam Jejak Buruk Soal Kasus HAM
Perhelatan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 dinilai tak akan mampu menghasilkan pemimpin yang dapat menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kedua calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dianggap tak memiliki rekam jejak yang baik terkait persoalan HAM.
Inisiator aksi Kamisan, Maria Catarina Sumarsih, menilai Jokowi selama memerintah sebagai Presiden tak mampu menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Padahal, hal tersebut sempat dijanjikan Jokowi ketika berkampanye pada Pilpres 2014.
Jokowi justru memberikan posisi penting kepada orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat. Ia mencontohkan pengangkatan Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) pada Juli 2016.
Sumarsih menyebut Wiranto turut bertanggung jawab dalam berbagai kasus pelanggaran HAM pada medio 1990-an. Nama Wiranto kerap dikaitkan terlibat dalam peristiwa penyerangan markas PDIP pada 27 Juli 1996 atau Kudatuli, Tragedi Trisakti, peristiwa Semanggi I dan II, penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi tahun 1997-1998, Biak Berdarah, dan kasus Timor Leste.
Jokowi pun sempat mengangkat Sutiyoso menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sutiyoso diduga ikut bertanggung jawab dalam peristiwa Kudatuli lantaran ketika itu dia menjabat sebagai Pangdam Jaya.
(Baca: KPU: Capres-Cawapres Boleh Bawa 100 Pendukung di Ruang Debat)
Sumarsih juga mempertanyakan kebijakan Jokowi memberikan posisi penasihat kepada A.M Hendropriyono. Pasalnya, Hendropriyono diduga terlibat dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Dia juga diduga bertanggung jawab atas kasus Talangsari.
