Kurangi Tumpang Tindih, Jokowi Janjikan Badan Pusat Legislasi Nasional
Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan adanya badan pusat legislasi nasional guna mempermudah harmonisasi regulasi. Badan tersebut akan dikontrol langsung oleh presiden dengan kebijakan satu pintu.
Hal ini dikatakan Jokowi saat segmen kedua Debat Pilpres 2019, di Bidakara Jakarta, Kamis (17/1). "Pusat legislasi ini nantinya akan dikontrol langsung oleh Presiden sehingga fungsi perundangan dan harmonisasi regulasi dilakukan lebih mudah," kata Jokowi.
Pernyataan Jokowi ini merespons penjelasan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal banyaknya regulasi, seperti Undang-Undang yang tumpang tindih. Prabowo menjelaskan, dalam program kerjanya akan dilakukan penyelarasan sistem hukum di pusat dan daerah. “Ini pekerjaan besar tapi harus dilakukan supaya semua tahu sistem hukum Indonesia,” kata Prabowo.
Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menambahkan, harmonisasi hukum ini penting demi menghadirkan peluang investasi. Dia menyebutkan, peluang usaha masih sulit tercipta lantaran ketiadaan kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum harus tersedia untuk seluruh masyarakat.
(Baca: Saling Serang Isu Hukum, Jokowi Sindir Hoaks Ratna Sarumpaet)
Debat perdana Pilpres 2019 berlangsung malam ini di Hotel Bidakara, Jakarta. Debat kali ini mengangkat tema hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme.
Debat kali ini dibagi menjadi enam segmen. Segmen pertama debat akan diisi penyampaian visi-misi dari para kandidat. Pada segmen kedua dan ketiga, para kandidat secara bergiliran akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh panelis.
Pada segmen empat dan lima, para kandidat akan saling melempar pertanyaan. Mereka pun diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang diberikan lawannya. Segmen terakhir rencananya diisi dengan dengan pernyataan penutup dari para kandidat.
(Baca: Fokus Jokowi Penyelesaian HAM, Prabowo Singgung Penegakan Hukum)
