Janji Prabowo Naikkan Gaji untuk Berantas Korupsi Dinilai Bukan Solusi
Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menjanjikan kenaikan gaji aparatur pemerintah atau birokrasi untuk memberantas korupsi. Namun, Indonesia Budget Center, organisasi nirlaba yang fokus menyorot politik anggaran negara, menilai cara ini bukan solusi.
"Jadi, saya kira kalau mau dari akar maka penghasilan bukan akar (masalah korupsi). Tapi, ini komponen pendukung dalam membangun stabilitas nasional," kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam kepada Katadata.co.id, Jumat (18/1).
Menurutnya, akar permasalahan lebih menyangkut belum terbangunnya kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas pejabat publik, partai politik, maupun sistem politik. Pengaderan aparatur negara juga belum konsisten. (Baca juga: Disinggung Soal Caleg Koruptor, Prabowo Subianto Naik Pitam)
Selain itu, belum tersedia pula pelayanan publik yang dapat mengakomodir pengaduan masyarakat secara tuntas. "Di Indonesia sudah ada upaya membangun ini tetapi tidak berjalan secara konsisten," ujar Roy.
Sistem pengaduan yang ada sekarang baru menjangkau masyarakat yang melek teknologi informasi. Tapi, sekalipun publik melayangkan pengaduan tetap saja keluhan mereka tidak ditindaklanjuti.
Kendala lain salah satunya karena antarlembaga belum terintegrasi. Padahal, imbuh Roy, setiap tahun negara mengalokasikan Rp 4 triliun per tahun untuk membiayai layanan pengaduan masyarakat.
IBC menilai bahwa program pemberantasan korupsi yang perlu ditawarkan pasangan calon (paslon) dalam Pilpres 2019, yakni soal pembenahan layanan publik. Tak hanya itu, pengaderan sumber daya manusia (SDM) di berbagai lini pemerintahan juga harus berdasarkan kinerja.
Sementara itu, Amien Sunaryadi turut berkomentar terkait gagasan kenaikan gaji birokrat. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang pensiun per November 2018 ini menyatakan, korelasi antara peningkatan gaji dengan tindakan korupsi sangat kecil.
Salah satu upaya untuk mengikis praktik korupsi di lingkungan birokrat ialah menerapkan sistem prestasi. Artinya, manajemen aparatur negara dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil. (Baca juga: Bappenas: Korupsi Sektor Swasta Ganggu Perekonomian Indonesia)
SDM yang menempati berbagai posisi di lingkungan pemerintahan juga harus berintegritas. Pasalnya, mereka akan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oknum yang terindikasi melakukan kecurangan segera diberhentikan.
Dalam acara perdana Debat Pilpres 2019, Calon Presiden 02 Prabowo Subianto mengatakan, akar praktik korupsi adalah gaji aparat hukum dan pegawai negeri sipil (PNS) yang kurang dan tidak realistis.
Oleh karena itu, dia menjanjikan perbaikan kualitas hidup birokrat jika ia terpilih menjadi presiden. "Dengan peningkatan (gaji) signifikan (terjadi) perbaikan kualitas hidup. Kalau masih korupsi akan kami tindak sekeras-kerasnya," tutur Prabowo.
