Delapan Langkah Facebook dan WhatsApp Bendung Hoaks Jelang Pemilu

Masyarakat Indonesia bakal memilih calon presiden dan wakilnya, serta anggota legislatif pada 17 April 2019 nanti. Untuk itu, Facebook dan WhatsApp menyiapkan delapan langkah guna membendung informasi palsu (hoaks) seputar pemilihan umum (pemilu).

Facebook memiliki lima strategi untuk meminimalkan penyebaran hoaks di platform-nya. Pertama, melibatkan pihak ketiga untuk memeriksa fakta (third-party fact checking) yakni Tirto.id, AFP, Liputan6, Kompas, Tempo, dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Mereka mendapat sertifikasi dari jaringan pemeriksa fakta internasional independen, Poynter.

Facebook Election Integrity Efforts Katie Harbath menyampaikan, perusahaannya menggunakan sinyal termasuk feedback dari para pengguna dan informasi yang bersifat sensasional (clickbait sensationalist) untuk memprediksi kebohongan.

Apabila tim pemeriksa fakta mengidentifikasi informasi sebagai hoaks, Facebook akan mengurangi penyebaran pesan tersebut. "Kami menurunkan potensinya untuk terbaca hingga 80%," kata dia saat diskusi bertajuk 'Pemuda Memilih' di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (21/1). Pesan ini juga akan diberi tanda hoaks.

(Baca: Mulai Besok, WhatsApp Batasi Pesan Terusan Hanya Lima Kali)

Namun, bila hoaks tersebut sudah terlanjur diunggah ulang oleh akun lain, maka Facebook akan mengirimkan notifikasi. Akun tersebut akan diminta untuk menghapus hoaks tersebut dan tidak menyebarkannya. "Langkah ini akan mengurangi materi yang didapat penyebar hoaks," ujarnya.

Kedua, Facebook menghapus 753,7 juta akun palsu pada Kuartal I-2019. Facebook menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi akun palsu. Bahkan, Facebook menambah 20 ribu Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menangani akun palsu.

Ketiga, meningkatkan transparansi terkait iklan dan halaman untuk organisasi di Facebook. Dengan begitu, pengguna bisa mengetahui pengiklan di balik postingan atau halaman terkait partai atau pemilu. Pengguna juga bisa mempelajari lebih lanjut terkait profil di Facebook, seperti perubahan nama hingga tanggal pembuatan.

Facebook juga menambah SDM di bagian iklan, guna memastikan iklan yang tampil di platform-nya mematuhi standar komunitas. Facebook juga menggunakan mesin untuk mengatasi hal ini. "Pada 2018, kami menyatakan tidak akan memberi izin beriklan untuk halaman yang menyebarkan hoaks," kata Harbath.

(Baca: Facebook Hapus 753,7 Juta Akun Palsu pada Awal 2019)

Keempat, bekerja sama dengan otoritas pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kelima, mendukung keterlibatan sipil. Caranya, Facebook akan memberi notifikasi sebagai pengingat agar penggunanya ikut Pemilu pada April 2019 nanti.

Facebook juga berkomitmen untuk menjaga halaman kandidat dan partai politik dari pembajakan. Maka, Facebook akan mengirimkan informasi keamanan kepada admin halaman tersebut. Selain itu, Facebook meluncurkan situs integritas pemilu untuk para kandidat dan partai politik.

Sementara itu, WhatsApp memiliki tiga cara untuk meminimalkan penyebaran hoaks jelang pemilu di Indonesia. Pertama, mengedukasi pengguna dengan beberapa program seperti label terusan. Hal ini membantu pengguna untuk mengetahui bahwa pesan yang diterima tidak dibuat sendiri oleh pengirimnya.

WhatsApp juga meluncurkan kampanye bertajuk "Share Joy, Not Rumors" di media cetak, radio, dan media online. WhatsApp juga menambahkan fitur perlindungan, sehingga pengguna tidak ditambahkan ke grup yang ditinggalkannya, hingga berkali-kali.

(Baca: Kominfo Siapkan Rp 75 Miliar untuk Dukung Pemilu 2019)

Kedua, mencegah penyalahgunaan WhatsApp dengan membatasi pesan terusan hanya lima kali. Lalu, WhatsApp mengidentifikasi akun spam dan membekukannya. Selain itu, WhatsApp memperbaharui fitur pelaporan supaya pengguna lebih mudah melaporkan isu potensial yang ditemukan di platformnya.

Ketiga, WhatsApp bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat. Caranya, memberikan penghargaan berupa hibah kepada 20 penelitian independen terkait keamanan WhatsApp senilai US$ 1 juta. Memberikan literasi digital dan melakukan pemeriksaan fakta.

Pada kesempatan itu, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, bahwa respons Facebook untuk membekukan akun yang diidentifikasi oleh pemerintah menyebarkan konten negatif sudah cukup baik. "Responsnya semoga lebih cepat ke depan," ujar dia.