Gangguan Keamanan hingga Cuaca Ekstrem Jadi Kerawanan Pemilu di Papua
Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengungkapkan ada sejumlah indikator kerawanan yang diantisipasi menjelang pelaksanaan Pemilu 2019. Kerawanan-kerawanan tersebut antara lain soal gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) hingga cuaca ekstrem yang bisa menghambat distribusi logistik Pemilu.
"Ada sekitar 12 indikator kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 di Papua," kata Wakil Kepala Polda Papua Brigjen Yakobus Marjuki seperti dilansir Antara, di Jayapura, Rabu (30/1).
Indikator-indikator tersebut adalah gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB, karakteristik daerah berupa faktor geografis dan cuaca ekstrem yang bisa berdampak pada keterlambatan pendistribusian logistik pemilu, serta penggunaan sistem noken. Kemudian, keberadaan organisasi separatis politik seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), dan beberapa organisasi lainnya.
Selain itu, ada indikator pertikaian antarmassa pendukung, suku, kelompok, dan partai politik (parpol). Kerawanan juga bisa ditimbulkan oleh penggunaan uang atau money politics.
Faktor lainnya adalah dendam politik masa lalu, mobilisasi massa, gangguan dan perusakan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Lalu, perebutan dan pelarian kotak suara. Indikator lainnya adalah pengalihan perolehan suara serta perusakan dan pembakaran kantor penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Daerah.
Yakobus Marjuki juga mengatakan, secara umum di Papua masih ada empat daerah KKB aktif. "Pada intinya, kami akan menyiapkan upaya penanggulangan masalah yang dapat mengagalkan pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Kami akan melibatkan para pejabat utama menjadi Pamatwil memegang seluruh wilayah untuk mem-back up Polres," ujarnya.
(Baca: Wiranto Janji Tekan Kerawanan Pemilu 2019 di Papua)
Wakil Direktur Intelkam Polda Papua AKBP Supriagung juga menyampaikan permasalahan yang terjadi Kabupaten Nduga. "Hingga kini masih dilakukan upaya hukum bagi para pelaku pembunuhan di Distrik Mbua dan Distrik Yigi, Kabupaten Nduga," kata Supriagung.
Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purn Yotje Mende mengatakan, kunjungan kerja Kompolnas ke Papua dilakukan untuk mengawasi dan mengevaluasi kondisi kerawanan menjelang Pemilu 2019. Hasil evaluasi akan dilaporkan sebagai rekomendasi kepada Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Presiden Joko Widodo.
"Berdasarkan monitoring dalam Pilkada dan Pilgub lalu, banyak hal-hal yang harus diantisipasi dalam hal kerawanan, Papua masuk dalam 10 besar daerah rawan dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019," ujar Yotje.
(Baca: Janji Prabowo-Sandi Membangun Pipa Gas dari Papua hingga Jawa)
