Banyak Mahasiswa di Jakarta, Banten, dan Jabar Tak Bisa Bedakan Hoaks

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Hari Widowati

1/2/2019, 17.26 WIB

Ketidakmampuan mahasiswa dalam membedakan hoaks ini terjadi karena persoalan gegar teknologi.

Hoax
ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Warga membubuhkan cap tangan saat aksi \"Kick Out Hoax\" di Solo, Jawa Tengah, 8 Januari 2017.

Sejumlah mahasiswa di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat (Jabar) masih belum mampu membedakan antara berita dengan kabar bohong (hoaks). Hal ini terungkap dari hasil survei Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) bersama Founding Fathers House (FFH), Jumat (1/2).

Peneliti senior FFH Dian Permata menjelaskan, mahasiswa di Jakarta yang mampu membedakan hoaks hanya sebanyak 21%. Adapun 69% mahasiswa di Jakarta tidak mampu membedakan hoaks. Sementara 10% responden lainnya tidak menjawab.

Di Banten, mahasiswa yang mampu membedakan hoaks hanya sebesar 43%. Sebanyak 50% mahasiswa di Banten tidak bisa membedakan hoaks. Sedangkan, 7% responden lainnya tidak menjawab.

Di Jabar, mahasiswa yang mampu membedakan hoaks hanya sebesar 34%. Sebanyak 19% mahasiswa di Jabar mengaku tidak mampu membedakan hoaks. Adapun, 47% responden tidak menjawab. "Mayoritas mereka (mahasiswa) sadar kalau mereka tidak mampu (membedakan hoaks)," kata Dian dalam diskusi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (1/2).

Ketidakmampuan mahasiswa dalam membedakan hoaks ini terjadi karena persoalan gegar teknologi. Mereka banyak yang menggunakan teknologi digital tanpa memiliki pengetahuan dan proses nalar yang memadai.

Masalah lainnya karena tren penyebaran informasi cenderung digunakan sebagai ajang aktualisasi diri. Mereka menyebarkan suatu informasi tanpa verifikasi lantaran ingin dianggap sebagai sosok yang banyak tahu dan kekinian. Padahal, penyebaran informasi tersebut justru dapat membuat hoaks semakin merajalela. "Kita khawatir mereka ada di fase itu," kata Dian.

Persoalan ini dapat lebih parah jika digeneralisasi kepada masyarakat secara umum. Pasalnya, mahasiswa dianggap sebagai kelompok yang memiliki tingkat literasi cukup tinggi di masyarakat.

Karenanya, Dian meminta pemerintah ikut berperan dalam menangkal hoaks yang beredar. Menurutnya, upaya pemerintah penting agar hoaks tak mengganggu proses demokrasi di Indonesia.

Dian berpandangan upaya pemerintah dalam menangkal peredaran hoaks masih belum optimal. "Pemerintah masih terjebak di naratif, harusnya cepat eksekusi. Ini kan jadi pelajaran penting, pemerintah harus juga bisa mengakselerasi diri," kata Dian.

(Baca: Perangi Kabar Bohong, Kominfo Rilis ‘Lambe Hoaks’)

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menilai persoalan hoaks ini belum menjadi masalah besar di Indonesia. Masalah ini masih bisa diatasi. Hanya saja, pemerintah tak bisa bekerja sendirian.

Menurut Bahtiar, peran serta berbagai pihak diperlukan untuk menangkal hoaks. Saat ini, yang paling penting adalah membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah peredaran hoaks.

"Pertahanan terkuat kita dalam sebuah negara demokrasi pada akhirnya adalah masyarakat itu sendiri. Manusia yang hidup di sini semua memiliki kemampuan penalaran yang cukup untuk mengklarifikasi mana berita bohong, rekayasa, dan fitnah," kata Bahtiar.

Survei yang dilakukan SPD dan FFH ini dilakukan pada medio Desember 2018. Survei dilakukan terhadap 300 responden siswa, mahasiswa, dan pemuda di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Survei dilakukan dengan metode purposive sampling dan menggunakan kuesioner.

(Baca: Facebook Tutup 800 Akun Terkait Sindikat Berita Palsu )

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha